KENAIKAN HARGA BBM : Rektor UMS Desak Jokowi Terapkan Sistem Voucher BBM Bersubsidi

Solopos.com, SOLO — Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengusulkan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) agar menggunakan voucher sebagai pengganti sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama ini. Cara ini diyakini lebih efektif agar subsidi BBM benar-benar menyasar kepada warga miskin.

Rektor UMS, Bambang Setiaji, mengatakan selama ini ada kesalahan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Akibatnya, subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya dari kalangan menengah ke atas. Sedangkan, warga miskin justru sekali belum merasakan manfaat subsidi BBM tersebut.

Promosi Harga Saham Masih Undervalued, BRI Lakukan Buyback

Lebih lanjut, Bambang Setiaji mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dengan menaikkan harga BBM. Pasalnya, jika tidak ada perubahan mekanisme penyaluran subsidi, anggaran BBM yang menacpai lebih dari Rp270 triliun selamanya akan terus bocor.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan pemberian subsidi BBM dengan sistem voucher. Dengan sistem voucher, menurutnya, penyaluran subsidi BBM bisa lebih terkontrol dan tepat sasaran. “Nantinya, warga miskin yang berhak mendapatkan subsidi BBM didata dan dibekali dengan kartu voucher. Warga miskin bisa membeli BBM dengan voucher tersebut,” katanya kepada wartawan di UMS, Sabtu (11/10/2o14).

Bambang Setiaji mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintahan Jokowi-JK belum lama ini. Hingga saat ini usulan tersebut masih menunggu respons dari Jokowi.

Sementara, Ketua Pusat Studi Transportasi UMS, Muslich Hartadi S, menambahkan permasalahan BBM bukan ada pada kenaikan harga, tetapi bagaimana agar subsidi bisa tepat sasaran. Selama ini, menurutnya, BBM hanya dinikmati kaum elit.
hal itu dibuktikan dengan tersedotnya 80% premium hanya di daerah Jakarta yang rata-rata memiliki kendaraan pribadi.

“Sedangkan, di luar Jawa, solar menjadi permasalahan karena sering langka akibat justru dijual ke industri. Ini bentuk ketidaktepatan sasaran subsidi,” paparnya kepada wartawan, Sabtu.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah agar mengimbangi pembangunan infrastruktur dan angkutan umum. Tidak sekadar berbicara masalah subsidi. Selain penggunaan voucher untuk mengontrol subsidi BBM, UMS juga memberikan dua usulan lain kepada Jokowi-JK. Usulan itu yakni menggunakan system cash management untuk menekan korupsi dan melakukan pengembangan pendidikan tinggi dan riset.