Solopos.com, KENDARI — Presiden Joko Widodo menyatakan siap tidak populer terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Risiko itu ia ambil karena subsidi BBM menurut dia hanya membebani anggaran negara dan tidak produktif. Sebelumnya, sejumlah politikus PDI Perjuangan melontarkan sikap berbeda atas rencana kenaikan harga BBM itu.
“Ada yang bilang nanti tidak populer, saya jadi pemimpin bukan untuk populer kok. Itu tanggung jawab pemimpin, kebijakan pasti ada risikonya,” kata Presiden saat membuka Pertemuan Nasional Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Munas Kagama) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (6/11/2014).
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
Ia mengatakan, selama lima tahun ini, jumlah subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp714 triliun. Sementara untuk infrastruktur hanya Rp577 triliun dan Kesehatan Rp202 triliun. “Apa yang ada di dalam bayangan bapak-ibu semuanya. Kita ini boros, kita ini konsumtif. Yang justru kita bakar Rp714 triliun tiap hari. Coba kalau ini dibuat bendungan jadi berapa. Kalau Rp400 M satu bendungan, bisa menjadi 1.400 waduk,” katanya.
“Saya ingin memberikan kesadaran pada kita semuanya. Ada yang tidak betul harus dibetulkan. Oleh sebab itu, subsidi BBM kita alihkan dari konsumtif ke tempat yang produktif. Itu tadi, ke irigasi, bendungan, subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, mesin untuk nelayan,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengakui hingga kini pihaknya masih mengalkulasi kemungkinan mengurangi subsidi BBM tersebut. “Kalau kalkulasinya sudah matang, kartu perlindungan sudah matang, kemungkinan bulan ini belum bisa saya sampaikan, kalau sudah saya putuskan kalian akan tahu,” katanya kepada wartawan seusai membuka Munas Kagama.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
