Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menyambut dengan tangan terbuka upaya penggunaan hak interpelasi anggota DPR tentang kebijakan pengalihan subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga bensin dan solar.
“Ya pemerintah sangat siap untuk menjelaskan argumentasi di balik penetapan harga itu,” kata Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
Pemerintah, lanjut Andi, menghormati dan akan menunggu proses interpelasi di internal DPR. Terakhir dilaporkan bahwa ada lebih dari 200 anggota sudah menandatangani hak meminta keterangan kepada pemerintah tersebut.
Sebelumnya politikus Partai Golkar, Mukhammad Misbakhun, menginisiasi penggunaan hak interpelasi DPR. Anggota DPR sibuk menggalang dukungan hak interpelasi berkaitan dengan kebijakan penaikan harga BBM yang berdampak luas kepada masyarakat.
Andi Widjajanto menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bertujuan untuk menyehatkan anggaran belanja. Alokasi itu juga disertai kebijakan konkret dengan mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif dan warga miskin mendapatkan kompensasi perlindungan sosial.
Mantan Deputi Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla itu dengan tegas, pemerintah tidak takut jika hak interpelasi ini akan diikuti oleh hak anggota DPR lain seperti hak angket dan hak menyatakan pendapat. “Tidak khawatir karena posisi pemerintah jelas,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
