Rencana kenaikan harga BBM menyebabkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat meerangkak naik dan menyulut aksi unjuk rasa sebagaimana digelar mahasiswa di simpang tiga Universitas Islam Negeri (UNI) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu (16/06/2013). (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
SUKABUMI — Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan bertekad mengagalkan rencana pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika perjuangan organ kepanjangan partai itu di lembaga legislatif itu gagal maka PDI Perjuangan akan menggerakkan massa.
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
“Kami akan berjuang di legislatif, namun jika gagal, maka kami akan melakukan aksi bersama rakyat. Bukan lagi menolak, tetapi mengagalkan kenaikan harga BBM dengan jumlah massa yang tidak akan terhitung jumlahnya,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, kepada wartawan di Sukabumi, Minggu (16/6/2013).
Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah tenaga kerja, transmigrasi kependudukan, dan kesehatan itu memaparkan kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM pada saat ini tidak tepat, karena imbasnya akan sangat dirasakan rakyat kecil atau masyarakat kelas menengah ke bawah. Itulah sebabnya, DPP PDI Perjuangan menurut dia telah mengintruksikan seluruh kadernya memasang spanduk atau baliho berisi penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut.
“Ini merupakan intruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader mulai dari tingkat ranting hingga pusat dan calon legislatif memasang spanduk atau baliho menolak kenaikan harga BBM,” terangnya.
Ribka juga menegaskan sorotan PDI Perjuangan terhadap rencana pemerintah SBY-Boediono mengganti subsidi dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Selain sarat muatan politik menjelang Pemilihan Umum 2014, upaya menaikan harga BBM tidak akan menjadi solusi untuk mengantisipasi terus membengkaknya subsidi untuk masyarakat.
Lagi pula, imbuhnya, dana BLSM bukan berasal dari pemotongan subsidi BBM melainkan berasal dari dana pinjaman luar negeri. “Maka dari itu, kami pun berharap pemerintah mengerti dan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menolak rencana kenaikan harga BBM ini,” tegas Ribka.
Seharusnya, sesal dia, pemerintah SBY-Boediono melihat kesulitan rakyatnya, apalagi rencana kenaikan harga BBM dekat dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, serta banyak orang tua akan menyekolahkan anak mereka mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Selagi ada wacana kenaikan BBM saja, papar dia, harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik, sehingga saat harga BBM benar-benar naik membuat harga sembako kian melonjak.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
