KENAIKAN HARGA BBM : Fahri Hamzah: Jangan Sekarang, Agar Umur Jokowi-JK Bisa Panjang

Solopos.com, SEMARANG — Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, kembali menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kabarnya dilakukan bulan ini.

“Harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikan sampai tahun depan,” katanya kepada wartawan di sela rapat pimpinan wilayah DPW PKS Jawa Tengah (Jateng) di Semarang, Sabtu (8/11/2014).

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

Menurut dia, saat ini belum waktunya BBM bersubsidi dinaikan karena untuk menaikan harga BBM tersebut membutuhkan konsep yang matang. “Tidak asal menaikan tanpa ada alokasi peruntukan yang jelas. Santai saja dulu, sebab masih banyak tugas yang harus dilakukan pemerintah, tidak hanya sekedar menaikan BBM,” bebernya.

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, lanjut politisi dari PKS ini dipastikan akan menyakiti hati rakyat yang telah memilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada pemilihan presiden (pilpres) lalu.

Mestinya kata Fahri Hamzah, pemerintahan Jokowi-JK lebih mementingkan rakyat, sebab baru saja terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. ”Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK tentu akan menyakiti hati rakyat. Nantilah menginjak tahun kedua tidak masalah, asalkan konsep dan peruntukannya jelas untuk apa saja,” ujarnya.

Fahri Hamzah menambahkan sikapnya ini sebagai bentuk kecintaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang baru saja dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. ”Ini merupakan bentuk rasa cinta kami, agar umur pemerintahan Jokowi-JK bisa panjang dan bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan baik,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah juga mengkritik tiga kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tiga kartu sakti Jokowi dinilai belum jelas baik konsep maupun anggaran di APBN. ”Konsep program KIS, KIP, KKS ini pernan dijalankan Presiden SBY [Susilo Bambang Yudhoyono], hanya beda nama saja,” ungkapnya.

Dia mengusulkan supaya slogan Presiden Jokowi kerja, kerja, kerja harus diganti. ”Buat apa kerja, kerja kemudian justru menambah masalah. Mestinya slogannya kerja, kerja dan selesaikan masalah,” pungkasnya.