SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet pertama bersama para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para menteri, Senin (27/10/2014). Presiden memberikan arahan kepada para menteri agar langsung bekerja serta meminta agar menteri koordinator langsung melakukan koordinasi dengan para menteri di jajaran masing-masing. (Yayus Yuswoprihanto/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA — Meski ditentang oleh para politisi di DPR, termasuk dari PDIP, rencana Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap jalan terus. Di hadapan para gubernur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah pusat mengalihkan dana subsidi BBM demi mencapai swasembada pangan.

Presiden Jokowi mengatakan ruang fiskal hasil kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi akan dialokasikan ke sektor industri pangan. Dana tersebut diharapkan bisa mendorong produksi pertanian hingga Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

“Kita ingin mengalihkan dari konsumtif ke yang produktif, dari yang boros untuk subsidi BBM kepada hal yang produktif,” kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (4/11/2014).

Dana bekas subsidi BBM rencananya akan dianggarkan untuk belanja subsidi pupuk dan benih, pembangunan bendungan dan perbaikan irigasi, mesin kapal dan pendingin ikan, serta bantuan usaha kecil menengah. Pemerintah berambisi membangun 5–7 bendungan setiap tahun sambil memperbaiki sistem irigasi memanfaatkan bendungan-bendungan tersebut.

Jokowi mengatakan pembangunan bendungan dan irigasi akan berlangsung serentak dengan rencana yang detail sampai hitungan bulan. “Kalau ini sambung semuanya, dalam tiga tahun swasembada pangan bisa kita capai,” kata Presiden.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan seluruh program pembangunan tersebut baru akan dianggarkan dalam APBN-P 2015. Seperti diketahui, APBN 2015 telah dibahas dan disahkan di akhir pemerintahan Presiden SBY tanpa melibatkan pemerintahan baru. Dalam APBN 2015, masih ada alokasi yang sangat besar untuk subsidi BBM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya