KENAIKAN HARGA BBM : Bertemu Boediono, Tim Transisi Jokowi-JK Tak Bahas BBM

Solopos.com, JAKARTA — Tim Transisi Jokowi-JK telah bertemu dengan Wakil Presiden Boediono hari ini, Selasa (2/9/2014). Namun mereka sama sekali tidak menyinggung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan lebih banyak membicarakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Soal kenaikan harga BBM sama sekali tidak kita bicarakan. Mengingat Presiden SBY sudah memutuskan tidak akan ada kenaikan harga BBM maka hal itu tidak kita bicarakan dalam pertemuan tadi,” kata Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini M. Soemarno, kepada pers di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, dikutip Antara.

Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit

Hal tersebut disampaikan Rini Soemarno bersama sejumlah deputinya, yaitu Andi Widjajanto, Hasto Kristianto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal seusai pertemuan dengan Boediono. Dalam pertemuan berlangsung sekitar 45 menit itu, tim transisi antara lain meminta arahan Wapres Boediono melanjutkan pemerintahan mendatang.

Menurut Rini Soemarno, soal upaya menaikkan harga BBM memang sejak awal tak masuk agenda pertemuannya dengan Wapres Boediono. Namun pihaknya hanya ingin mendapat informasi dan data yang dimiliki pemerintah mengenai upaya pengentasan kemiskinan.

“Masalahnya adalah bukan bagaimana harga BBM bersubsidi dinaikkan, tapi bagaimana kita mampu menghitung harga BBM agar tidak terlalu memberatkan masyarakat miskin dan dana subsidi bisa digunakan tepat sasaran,” kata Rini Soemarno.

Dalam kesempatan itu, katanya, pihaknya juga minta arahan bagaimana bisa melakukan komunikasi dengan efektif dengan para menteri perekonomian serta kementerian lain. “Tujuan bagaimana bisa mendapatkan informasi dan data pemerintah program yang nantinya bisa diteruskan oleh pemerintahan baru dan program yang selama ini belum berjalan akan dilakukan,” kata Rini Soemarno.

Dikatakan pula, pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi dengan sejumlah jaringan yang berada langsung di bawah wakil presiden agar dapat menyiapkan sejumlah program kerakyatan agar dapat segera ditindaklanjuti. “Wapres memiliki deputi dan kelompok kerja dan ini yang akan tim minta agar tetap bisa berinteraksi dan komunikasi agar program kesejahteraan rakyat bisa kita lanjutkan,” katanya.