Solopos.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan dukungan anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2024 sebesar Rp14 miliar.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan dana tersebut untuk mendukung serangkaian Pemilu 2024, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah pada tahun anggara (TA) 2024.
Promosi BRI Peduli Ini Sekolahku, Wujud Nyata Komitmen BRI Bagi Kemajuan Pendidikan
Dia juga menyebut bahwa dukungan untuk sebagai upaya melaksanakan kegiatan pemantauan dan pelayanan hukum dalam Pemilu 2024.
“Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dalam program pelayanan hukum dari pilpres, pemilu legislatif dan pilkada dialokasikan sebesar Rp14.291.400.000 untuk satuan kerja di seluruh Indonesia,” kata Burhanuddin di kompleks senayan DPR RI, Kamis (16/11/2023), dilansir Bisnis.com.
Adapun, untuk tahun anggara 2023, lembaga penegak hukum itu telah menganggarkan sebesar Rp65 miliar.
Perinciannya, anggaran itu terbagi dalam pembangunan pos pemilu dan kegiatan diklat terpadu Kejagung.
Pembuatan pos itu, kata Burhanuddin, akan dibagi ke 534 satuan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia melalui Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri hingga cabang Kejaksaan lainnya.
“Adapun dukungan anggaran pada kejaksaan terkait pemilu pada TA 2023 sebanyak Rp65.602.198.000 terdiri pembuatan pos pemilu dan kegiatan diklat terpadu, total anggaran pembuatan pos itu dibagi ke 534 satker yang tersebar di seluruh indonesia,” tambahnya.
Selain itu, mantan Inspektur V Jaksa Agung Muda bidang pengawasan itu menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap netral dalam pesta demokrasi rakyat yang digelar sebanyak lima tahunan di Indonesia itu.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kejagung Anggarkan Bantuan Hukum untuk Pemilu 2024 Rp14 Miliar”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
