Solopos.com, JOGJA -- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) akan mewujudkan aturan UU No 13/20212 tentang Keistimewaan DIY pada 2020 mendatang dengan mengubah nonmeklatur kecamatan dan desa.
Paniradiyapati DIY, Beny Suharsono, mengatakan pada 2020 mendatang, nama desa di DIY akan berganti dengan kelurahan. Sedangkan kecamatan akan berubah menjadi kapanewon dan kemantren.
Promosi Dirut BRI dan CEO Microsoft Bahas Akselerasi Inklusi Keuangan di Indonesia
Digaji Besar, Ini Tugas Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina
Sebanyak 78 kecamatan di DIY akan berganti dengan kapanewon dan 14 kecamatan di Kota Jogja berubah menjadi kamantren. Namun khusus di Kota Jogja, kelurahan tidak mengalami perubahan nama alias tetap.
Sementara itu, jabatan camat akan berganti dengan nama penewu. "Kalau kecamatan nanti camatnya jadi penewu, kades jadi lurah," kata Beny yang dikutip dari Harian Jogja, Jumat (22/11/2019).
UU Keistimewaan DIY Digugat, Pemprov Diminta Hapus Istilah Pribumi - Nonpribumi
Sebelum diterapkan di seluruh wilayah DIY, Kabupaten Kulonprogo akan menjadi daerah pertama yang akan menggunakan aturan tersebut.
"Realisasinya 2020, rencananya pertama akan di-launching di Kulon Progo. Begitu launching nanti akan menjadi pilot project yang lain akan mengikuti, yang jelas nanti tidak susah realisasinya, perlahanan nanti akan mengikuti," tambahnya.
Jokowi ke Prabowo: Jangan Lagi Sekadar Proyek, Setop Itu!
Dengan perubahan tersebut, nantinya akan diikuti dengan pergantian identitas penanda seperti papan dan urusan administasi lainnya. Namun, peralihan ini tidak akan mengubah kodifikasi desa sehingga tidak akan ada pembaruan struktur apapun. Hal tersebut juga tidak akan mempengaruhi nama kelurahan dan kecamatan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DIY.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
