Ilustrasi kemacetan Jakarta (Dok)
JAKARTA—Asosiasi Perusahaan Rental Kendaraan Indonesia menyatakan pihaknya akan merugi Rp200 miliar per bulan bila Pemerintah DKI Jakarta menerapkan sistem ganjil genap untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Rental Kendaraan Indonesia, Pongki Pamungkas menjelaskan sejumlah perusahaan rental kendaraan roda empat akan merugi bila penerapan sistem ganjil genap diberlakukan.
Pongky menyatakan saat ini terdapat 34 perusahaan resmi yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Rental Kendaraan Indonesia (Asperkindo).
Dia menjelaskan sejumlah perusahaan yang masuk dalam Asperkindo memiliki 100.000 unit kendaraan roda empat yang disewakan di wilayah DKI Jakarta.
“Kalau ada ganjil genap, separuh kendaraan tidak beroperasi dan rata-rata biaya sewa per bulan Rp4 juta untuk satu mobil. Belum yang rental per orang [tetapi] tidak terdaftar, ” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan 90% kendaraan roda empat sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Asperkindo melayanai kebutuhan sejumlah korporasi dengan jangka waktu sewa yang cukup lama.
Bila sistem ganjil genap diberlakukan pihaknya akan meminta kompensasi dengan mendapatkan plat nomor khusus atau stiker sebagai penanda kendaraan rental berplat hitam.
Namun dia menilai penerapan sistem ganjil genap kurang tepat untuk diterapkan dalam mengatasi kemacetan di DKI Jakarta karena minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi tetap tinggi.
Masyarakat yang mampu, tuturnya, akan membeli dua mobil dengan dua plat nomor berbeda sehingga dapat digunakan pada saat penerapan sistem ganjil dan genap di sejumlah ruas jalan.
Menurutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya melakukan pembatasan usia kendaraan yang beroperasi dengan makismal usia kendaraan 7 tahun dan menyediakan sarana transportasi massal yang laik.
“Atasi kemaceten tapi harus liat komplikasinya. Dampak dan kerugian,” paparnya.
Direktur Ditlantas Polda Metro Jaya Chrysnanda Dwi Laksana menilai penerapan sistem ganjil genap perlu dikaji karena tidak memberikan keuntungan.
“Ganjil genap tidak ada benefit, tidak ada pemasukan [tetapi] keluar biaya untuk fasilitas ganjil genap. Untungnya apa. [Buang] biaya dan energi. Solusi [harus] cerdas,” ujarnya.
Chrysnanda menambahkan penerapan sistem ganjil genap harus dipertimbangkan secara matang dengan melibatkan pihak terkait seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dishub DKI dan pelaku usaha angkutan umum.
Pembahasan itu, tuturnya, periu dilakukan sehingga dapat meminimalisir kebijakan yang kontraproduktif dan inefisiensi.
Penerapan sistem ganjil genap, tuturnya, direncanakan diterapkan pada Maret 2013 namun ditunda hingga Juli 2013.
Dia mengungkapkan penerapan sistem ganjil genap hanya diberlakukan dalam masa perantara hingga dapat mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menuju penggunaan moda transportasi massal.
Namun dia belum menjelaskan lama waktu penerapan sistem ganjil genap karena akan disesuaikan dengan ketersediaan sarana transportasi massal yang laik bagi masyarakat.
Menurutnya penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) lebih efektif untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di Jakarta.
Dengan penerapan ERP ,tuturnya, setiap kendaraan roda empat akan dipasang alat untuk pengecekan data dan kelengkapan kendaraan roda empat secara elektronik.
Dia menambahkan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta juga harus diimbangi dengan penerapan aturan usia kendaraan roda empat yang beroperasi maksimal 7 tahun.
Penerapan e-parking, tuturnya, juga perlu diterapkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
