Solopos.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah aktivis, akademisi, dan lembaga nonpemerintah menanggapi isu hak asasi manusia (HAM) yang dibahas para calon presiden (capres) dalam debat pertama Pilpres 2024.
Diketahui, KPU menggelar debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12/2023) lalu dengan tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi, yang dikhususkan untuk capres.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Terkait persoalan pelanggaran HAM di Papua, Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menilai bahwa capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menawarkan solusi yang lebih progresif ketimbang capres nomor 2 Prabowo Subianto, yakni dengan jalan dialog.
“Meskipun bukan hal baru, pendekatan politik melalui dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan Papua belum dijalankan. Kita punya pengalaman dengan konflik Aceh yang diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan GAM, dan Aceh hari ini masuk dalam fase perdamaian sekarang,” katanya di Jakarta, dikutip Kamis (14/12/2023) via Bisnis.com.
Menurutnya, dialog adalah jalan nonkekerasan, yang mereduksi pendekatan-pendekatan militeristik.
Gagasan Prabowo dinilainya memiliki kecenderungan untuk melanjutkan pendekatan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah, yakni jalur milter.
Senada, Al Araf selaku Ketua Badan Pengurus Centra Initiative berpendapat bahwa akar konflik Papua perlu dipahami setidaknya melalui 4 pendekatan, yaitu faktor sejarah, faktor pemerataan ekonomi, politik, dan tidak adanya keadilan saat pelanggaran HAM terjadi.
“Pendekatan yang dilakukan oleh paslon nomor 2 kurang tepat dengan hanya melihat persoalan Papua dari sudut pandang ekonomi dan eksternal, mereka belum bisa memahami faktor penyebab konflik Papua secara komprehensif,” tuturnya.
Terkait pencarian korban penghilangan paksa, dia menilai Ganjar memiliki komitmen pencarian dan pembentukan pengadilan HAM, sementara dua capres lain belum merinci langkah yang akan ditempuh.
Dia juga mencatat bahwa mengenai kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat, hanya Anies dan Ganjar yang menjamin tidak akan ada intimidasi kekuasaan kepada para aktivis dan seniman yang menyuarakan kebebasan berpendapat.
Sementara itu, Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migrant Care menyoroti minimnya pembahasan mengenai isu ekosob (hak ekonomi, sosial, dan budaya) oleh ketiga capres, yang menurutnya juga menjadi bagian penting dari HAM.
“Banyak orang beranggapan isu HAM itu hanya sipil dan politik, tidak ada yang banyak membahas soal hak sosial dan budaya. Hanya calon nomor 3 yang membahas soal afirmasi dan kelompok rentan, tapi tidak elaboratif juga, seperti hak atas pelayanan kesehatan dan no one left behind,” jelasnya.
Selain itu, dia juga menyinggung topik yang luput dari debat pertama, yakni tentang kejahatan transnasional teroganisir.
Menurutnya, hal ini berdampak juga pada hak dasar manusia yaitu pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak.
Sebagai informasi, usai debat pertama, KPU akan menggelar debat kedua pada 22 Desember 2023 dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan, khusus cawapres.
Debat ketiga pada 7 Januari 2024 akan membahas tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam, pajak karbon, lingkungan hidup, masyarakat adat dan desa.
Terakhir, debat kelima khusus capres pada 4 Februari 2024 dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusivitas.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Koalisi Masyarakat Sipil Respons Anies, Ganjar, Prabowo soal Pelanggaran HAM dalam Debat Capres 2024”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
