KASUS UPS DKI : Akan Periksa PNS DKI, Polri Berkoordinasi dengan Ahok

Kasus UPS DKI ditangani Bareskrim Polri. Kini Polri akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk memeriksa PNS.

Solopos.com, JAKARTA – Polri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD-P DKI 2015.

Promosi Jaga Jaringan, Telkom Punya Squad Khusus dan Tools Jenius

“UPS masih jalan dan hari ini [Senin, 4/5/2015] akan koordinasi dengan Pemerintah DKI untuk pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan karyawan dengan gubernur,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso di Gedung Bareskrim, Jakarta, Senin.

Buwas, sapaan Budi Waseso, mengungkapkan dalam koordinasi tersebut, pihaknya akan berkoordinasi pula dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Setelah pemeriksaan saksi yang akan kita lakukan, kita akan koordinasi beberapa karyawan atau petugas akan diperiksa sebagai saksi di kantor DKI,” katanya.

Dalam perkembangannya kasus UPS ini penyidik sudah memanggil anggota DPRD DKI Fahmi Zulfikar dan Abraham Lunggana untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain itu, pekan lalu, penyidik juga sudah menahan tersangka UPS Alex Usman.

Mengenai kasus UPS yang merugikan negara sekitar Rp50 miliar ini, penyidik sudah menetapkan Alex Usman sebagai tersangka karena diduga berperan dalam pengadaan UPS, menyusul posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

Selain Alex, penyidik juga sudah menetapkan Zainal Soleman sebagai tersangka karena diduga berperan menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Kini, kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.