KASUS SAMPANG: PKS Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta

Massa membakar pemukiman warga, saat terjadi kerusuhan bernuansa SARA di Desa Karanggayam, Omben Sampang, Jatim, Minggu (26/8). Dalam insiden tersebut seorang tewas, dua warga mengalami luka-luka serta puluhan rumah dibakar massa. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, Mayoritas Analis Rekomendasi Beli Saham BBRI

“Tim Pencari Fakta sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan konflik di Sampang sampai ke akar-akarnya,” ujar politisi PKS yang juga mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, dengan diturunkannya TPF nantinya, diharapkan aparat keamanan bisa mengetahui pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran hukum dan membawanya ke meja hijau.

Hidayat menilai konflik itu seharusnya tidak terjadi lagi di era demokrasi yang menghargai perbedaan keyakinan yang telah dijamin konstitusi. Terkait konflik itu, dia menyebutkan PKS juga akan mengirim delegasi untuk membantu penyelesian konflik yang berawal dari penyerangan terhadap kelompok Syiah oleh sekelompok massa tak dikenal di Desa Karang Gayam, Sampang.

Akibat kejadian itu, dua orang tewas dan sejumlah korban lainnya luka-luka. Sebanyak 37 rumah dibakar sehingga sebagian warga dari kelompok Syiah terpaksa mengungsi. Penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang ini merupakan kali kedua, dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Aksi yang sama juga pernah terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 .
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan persoalan Syiah tersebut bukan masalah baru. Untuk itu dia sangat menyayangkan negara tidak hadir dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

“Persoalan Sampang ini terlihat adanya kelambatan. Persoalan Syiah di Sampang ini kan bukan persoalan baru maka kemudian kalau ada korban dua orang membuktikan negara tidak hadir memberikan perlindungan negara. Apalagi ini terjadi setelah Lebaran,” tuturnya. Dia mendesak pemerintah agar bisa memberikan jaminan keamanan kepada warga Syiah di Sampang secara adil.

Menurutnya, Negara harus memberikan kebebasan dan menjamin masyarakat menjalankan ibadahnya masing-masing. Selain itu hukum di Indonesia tidak membedakan warga mayoritas atau minoritas sehingga insiden penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang tersebut sangat disesalkan.

“Yang berkaitan dengan Sampang, undang-undang kita tidak pernah membedakan mayoritas dan minoritas, tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan,” kata Pramono.