KASUS KORUPSI HAJI : Diperiksa KPK, Mantan Staf Khusus SDA Mengaku Pergi Haji Dibiayai APBN

Solopos.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan staf khusus Suryadharma Ali, Ermalena Muslim Hasbullah, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013 dengan tersangka Suryadharma Ali.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA [Suryadharma Ali],” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Ermalena adalah bekas staf khusus Suryadharma dan pernah ikut pergi bersama rombongan besar yang dipimpin Suryadharma pada ibadah haji 2012.

Ia diketahui sudah berada di Gedung KPK tapi tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya. Ermalena juga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 terpilih dari Nusa Tenggara Barat.

Ermalena mengaku berangkat atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setelah mendapat surat kuasa dari direktur jenderal haji saat itu Anggito Abimayu.

KPK dalam perkara ini sedang mendalami praktik nepotisme karena Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantre selama bertahun-tahun meski rombongan tersebut tetap membayar untuk berangkat haji.

Sejumlah anggota rombongan haji Suryadharma Ali telah diperiksa KPK antara lain istrinya, Wardhatul Asriah dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono. Suryadhama mengajak 34 orang untuk melakukan ibadah haji pada 2012.

Selain dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan kuota, KPK dalam kasus pun menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jemaah haji di Arab Saudi.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dari PPP itu menjadi tersangka berdasarkan sangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup anggaran dari sejumlah biaya pokok yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali sudah mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu pada 28 Mei 2014.