Kasus dana haji terus didalami KPK. Penyidik KPK hari ini kembali memanggil saksi-saksi terkait kasus yang disangkakan kepada mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) itu.
Solopos.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2012-2013.
Promosi Jangkau Level Grassroot, Pembiayaan Makro & Ultra Mikro BRI Capai Rp622,6 T
Kali ini, KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Ketua Gabungan Koperasi Susu se-Indonesia, H. Noerwyndho dan juga Direktur PT Cahaya Adiputera Sentosa.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, menuturkan keduanya akan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA), yang kini berstatus sebagai tersangka.
“Semuanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA,” tutur Priharsa saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Seperti diketahui, dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan ?mantan Menteri Agama dan politisi PPP, Suryadharma Ali, sebagai tersangka karena diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri melalui dana ibadah haji yang menelan angka sebesar Rp1 triliun.
Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengeluarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) untuk perkara yang telah menjerat Suryadharma Ali.
Dalam LHA, PPATK menemukan adanya sejumlah transaksi mencurigakan yang memperlihatkan SDA mengajak sedikitnya 33 orang untuk berangkat naik haji pada tahun 2012 lalu.
Selain menelusuri terkait ibadah haji gratis bagi keluarga, kolega, pejabat, dan politikus PPP tersebut, KPK juga berkeyakinan ada dugaan penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, transportasi jemaah haji.
Kemudian ada juga soal dugaan penyelewengan kuota jemaah haji yang dilakukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), termasuk soal dugaan kejanggalan dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Komisi VIII DPR.
Modus penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan bekas Ketua Umum PPP itu antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat untuk membayari keluarga dan koleganya serta pejabat dan tokoh nasional untuk pergi naik haji.
Selain keluarga Suryadharma Ali, di antara keluarga yang ikut ibadah haji gratis adalah para istri pejabat pada Kemenag.
Atas perbuatan, Suryadharma dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.
?
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
