SOLOPOS.COM - Airlangga Hartarto (istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali dilakukan evaluasi setiap minggunya, dan dilakukan penetapan untuk melanjutkan penerapannya setiap 2 minggu.

Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sangat baik. Namun dari hasil evaluasi minggu ini, diputuskan penerapan PPKM dilanjutkan pada periode tanggal 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021.

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

Pada tingkat nasional, angka capaian pengendalian kasus di Indonesia sangat baik, terlihat dari indikator Laju Penyebaran Kasus (Reproduction Number/Rt) ada di bawah 1 (per 30 September 2021 sebesar 0,63), jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain (Singapura = 1,54; Inggris = 1.05; Filipina = 1,01).

Selain itu, kasus konfirmasi harian per 1 juta penduduk di Indonesia sangat rendah yaitu sebesar 6,52 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain (Inggris = 505,3 kasus; Malaysia = 376,3 kasus; Singapura = 361,4 kasus).

Baca juga: Peta Jalan Indonesia Digital bagi Generasi Muda sebagai Game Changer Masa Depan

Gambaran situasi jumlah kasus per pulau (kelompok provinsi) juga memperlihatkan penurunan kasus aktif yang cukup signifikan:

-Sumatra: Tingkat Kesembuhan (RR)= 95,19% dan Tingkat Kematian (CFR)= 3,54%, dengan penurunan kasus aktif sebesar -91,66%
-Nusa Tenggara: RR= 96,78% dan CFR= 2,33% dengan penurunan= -93,79%
-Kalimantan: RR= 95,11% dan CFR= 3,15% dengan penurunan= -87,44%
-Sulawesi: RR= 95,73% dan CFR= 2,62% dengan penurunan= -88,68%
-Maluku & Papua: RR= 95,69% dan CFR= 1,71% dengan penurunan= -88,47%

Perbaikian Signifikan

Dari 27 provinsi di luar Jawa Bali, per 3 Oktober 2021, tidak ada provinsi yang masuk level 4, terdapat 4 provinsi di level 3, dan 22 provinsi di level 2, serta 1 provinsi di level 1 (Kepulauan Riau). Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali, menunjukkan terjadi perbaikan signifikan dari minggu ke minggu.

“Terjadi perbaikan/penurunan level yang cukup signifikan. Untuk tingkat provinsi, Kalimantan Timur telah turun ke level 2 dan Kepulauan Riau turun dari level 2 ke level 1,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi PPKM secara virtual, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Pesantren Didorong Manfaatkan KUR dengan Subsidi Bunga 3%, Ini Tujuannya

Sedangkan perkembangan level asesmen mingguan di tingkat kab/kota di luar Jawa Bali, data memperlihatkan terjadi perbaikan, di mana jumlah kab/kota level 4 dan 3 terus mengalami penurunan, sedangkan jumlah kab/kota Level 2 dan 1 terus meningkat (level 1 dari 34 menjadi 44; level 2 dari 275 menjadi 292).

Untuk perkembangan indikator Covid-19 di 10 kab/kota luar Jawa-Bali PPKM level 4 periode ini (21 September–4 Oktober 2021), dibandingkan dengan awal periode, terdapat 1 kab/kota mengalami kenaikan level asesmen (Kota Banjarmasin), 7 kab/kota mengalami penurunan Level, dan 2 kab/kota tetap level asesmennya. Di sisi lain, 3 kab/kota masih mengalami kenaikan positivity rate, yakni Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Balikpapan.

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang memimpin Rapat Terbatas Evaluasi PPKM pada 4 Oktober 2021, walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun penurunan Level PPKM harus dilakukan secara bertahap dan terukur, mendasarkan pada dinamika perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.

“PPKM level 4 masih akan diterapkan pada 6 kab/kota (dari sebelumnya pada 10 kab/kota), yaitu diterapkan di kab/kota yang belum ada perbaikan level, turun atau naik ke level 3 dengan jumlah testing rendah, dan positivity rate naik atau meninggi. Data 6 kab/kota yang diterapkan PPKM level 4 yakni Kab. Pidie, Kab. Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kab. Bulungan, dan Kota Tarakan,” ungkap Menko Airlangga.

Baca juga: 118,36 Juta Dosis Telah Disuntikkan, Pemerintah Terus Upayakan Akselerasi Vaksinasi

Sejalan dengan hal tersebut, akan diterapkan PPKM level 3 pada 44 kab/kota (sebelumnya 108 kab/kota), dan level 2 akan diterapkan pada 292 kab/kota (sebelumnya 249 kab/kota), serta PPKM level 1 akan diterapkan pada 44 kab/kota (sebelumnya 18 kab/kota).

“Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada PPKM periode 5 – 18 Oktober 2021 masih tetap sama dengan penerapan PPKM periode sebelumnya, dengan penyesuaian pada pengendalian atas Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sesuai pengaturan dari SKB Kemendikbud/Ristek dengan K/L terkait,” tutur Airlangga Hartarto.

Mengenai capaian vaksinasi per 4 Oktober 2021, dari 10 kab/kota yang menerapkan PPKM level 4 saat ini, terdapat 8 kab/kota di bawah rata-rata vaksinasi dosis-1 nasional (45,24%). Sedangkan capaian vaksinasi lansia, terdapat 7 kab/kota di bawah rata-rata vaksinasi lansia nasional (30,93%).

Perkembangan Program PEN

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 1 Oktober 2021 mencapai Rp411,72 triliun atau 55,3% dari pagu Rp744,77 triliun. Masih seperti yang lalu, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada Klaster Perlinsos dan Kesehatan.

Rincian realisasi adalah sbb:

Realisasi Klaster Kesehatan: Rp104,1 triliun (48,4%);
Realisasi Klaster Perlinsos: Rp117,3 triliun (62,9%);
Realisasi Klaster Program Prioritas: Rp62,50 triliun (53,0%);
Realisasi Klaster Dukungan UMKM & Korporasi: Rp68,43 triliun (42,1%);
Realisasi Klaster Insentif Usaha: Rp59,41 triliun (94,6%).
Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp104,1 triliun, terutama untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) sebesar 63,2 % atau Rp2,85 triliun; Therapeutic, untuk Insentif & Santunan Nakes sebesar 67,6% atau Rp12,8 triliun dari pagu Rp18,94 triliun; dan juga untuk Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) realisasi sebesar 38,8% atau Rp22,38 triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster Perlinsos sebesar Rp117,3 triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,2% atau Rp20,72 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,5% atau Rp29,21 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 51,9% atau Rp14,94 triliun dari pagu 28,80 triliun; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 57,7% atau R5,07 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya