KASUS BANSOS SUMUT : Pengacara Gatot Sebut Verifikasi Penerima Bansos Bukan Wewenang Gubernur

Kasus Bansos Sumut terus didalami oleh Kejaksaan Agung.

Solopos.com, JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Gedung KPK, Rabu (11/11/2015). Gatot diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Menurut kuasa hukum Gatot, Yanuar Wasesa, wewenang verifikasi penerima dana bansos bukan pada kliennya, tapi kewenangan tersebut dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Ya itu lah gunanya SKPD, verifikator. Jadi gak mungkin tugas seorang gubernur harus satu satu verifikasi penerima dana bansos yang jumlahnya ratusan itu,” ujar Yanuar.

Yanuar menambahkan SKPD merupakan pihak yang tepat sebagai penerima bansos. Sebagai contoh SKPB bidang pendidikan tahu persis siapa saja yang membutuhkan dana bansos dan dana hibah.

Begitu pula di bidang keagamaan dan kegiatan sosial. Meski demikian ia mengakui penetapan penerima Bansos memang berasal dari SK penetapan Gubernur setelah SKPD selesai melakukan verifikasi.

Kejaksaan Agung menetapkan Gatot Pujo Nugroho dan Eddy Sofyan kepala badan kesbanglinmas sebagai tersangka pada Senin (2/11/2015).

Gatot Pujo Nugroho dianggap tidak melakukan verifikasi terhadap penerima-penerima hibah dan juga dalam penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dana.

Sedangkan Eddy dianggap meloloskan data-data yang sebenarnya belum lengkap antara lain keterangan-keterangan LSM tidak diketahui oleh desa setempat.