SOLOPOS.COM - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)

Solopos.com, JAKARTA — Petinggi Golkar di lingkaran terdekat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) diperiksa KPK terkait kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Posisi Ical sebagai Ketum Golkar pun digoyang.

Dua petinggi Golkar yang dipanggil KPK adalah Sekjen Golkar Idrus Marham dan Bendahara Umum Golkar Setya Novanto. Idrus telah diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa (31/12/2013) lalu selama sembilan jam. Sementara Setya Novanto belum memenuhi panggilan KPK.

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

“Saya hari ini memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap sengketa Pilkada. Saya tadi banyak ditanyakan soal mekanisme penunjukan calon kepala daerah di Partai Golkar,” ujar Idrus di gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2013).

Terkait kasus suap sengketa Pilkada di MK, KPK memang terus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Entah kebetulan atau tidak, beberapa sengketa Pilkada yang menjerat eks Ketua MK Akil Mochtar melibatkan beberapa kader Golkar.

Seperti diketahui, untuk kasus Pilkada Lebak, pasangan yang berperkara adalah pasangan yang berasal dari Golkar, begitu juga dengan Pilkada Empat Lawang. Sementara untuk Pilkada Gunung Mas, pihak yang berperkara memang bukan dari kader Golkar, tapi Chairun Nisa sebagai pihak perantara suap ke Akil adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar. Sementara khusus Pilkada Palembang, pasangan yang dimenangkan Akil tidak berasal dari Partai Golkar.

Pemeriksaan terhadap ring 1 Ical ini meresahkan sejumlah elite Golkar. Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai yang khawatir suara Golkar anjlok menyerukan evaluasi kepemimpinan Ketum Aburizal Bakrie (Ical).

“Maka kita perlu adakan evaluasi kepemimpinan era Aburizal Bakrie, karena banyak yang terindikasi korupsi,” kata Yorrys, Kamis (2/1/2013).

Yorrys membandingkan dengan era kepemimpinan ketua umum sebelumnya, yaitu Jusuf Kalla. Saat itu JK melarang partainya menjadi tempat berlindung koruptor. Menurut Yorrys, pemanggilan dua elite Golkar itu bisa merusak citra partainya.

“Memang masih sebagai saksi, tapi minimal dengan keberadaan sebagai apa pun, entah saksi atau tersangka, tapi itu mempengaruhi citra. Apalagi di tahun politik ini,” kata Yorrys.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya