KAPOLRI BARU : #ShameOnYouJokowi Lagi, Relawan Marah pada Jokowi

Kapolri baru sudah tinggal menunggu pelantikan Presiden Jokowi. Sikap Jokowi yang membiarkan jalan Budi Gunawan mulus menuju kursi Kapolri, dikecam.

Solopos.com, JAKARTA — Relawan di media sosial dan Konser Salam Dua Jari bereaksi. Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman karena masalah integritas.

Promosi Klaster Usaha Rumput Laut Kampung Pogo, UMKM Binaan BRI di Sulawesi Selatan

Relawan memunculkan cuitan di sosial media Twitter dengan tagar #ShameOnYouJokowi. Tak berselang lama, tagar untuk Jokowi itu sudah menjadi trending topics dunia. Tagar serupa pernah membuat presiden sebelum Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berang setelah UU Pilkada disahkan DPR.

Permintaan pembatalan pencalonan Budi Gunawan itu ramai muncul setelah Sidang Paripurna DPR menyetujui Budi sebagai calon tunggal kapolri baru. Budi telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Aksi relawan media sosial itu juga diikuti relawan penggagas Konser Salam Dua Jari antara lain gitaris grup musik Slank Abdee Negara, penyanyi Oppi Andaresta, model Olga Lydia, serta artis lainnya yang juga meminta Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

Relawan meminta Jokowi selaku penerima mandat rakyat agar mencabut/membatalkan pencalonan Budi. “Kami sadar, pemilihan Kapolri merupakan hak prerogratif Presiden. Namun, kami juga berharap agar sosok Kapolri adalah sosok yang beintegritas dan punya rekam jejak yang baik,” tulis relawan konser dalam petisi penolakan itu, Kamis (15/1/2014).

Menurut Peneliti politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, sejumlah permohonan penolakan kepada Jokowi itu merupakan bentuk kemarahan rakyat yang dulu memilihnya saat Pilpres 2014. Menurutnya, tagar #ShameOnYouJokowi dan petisi itu muncul karena Jokowi karena tidak segera menghentikan proses pencalonan Budi.

Selain untuk Budi Gunawan, KPK juga telah melakukan pencekalan terhadap anak Budi, Muhammad Herviano yang diduga terlibat dalam kepemilikan rekening gendut ayahnya. “Hal itu diperparah dengan tingkah DPR yang akhirnya menyetujui pencalonan Budi setelah melaksanakan proses uji kepatutan dan kepantasan,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Kamis (15/1/2014).

Selain tentang Budi, Jokowi dan DPR juga telah membiarkan KPK berjalan “pincang” dengan hanya memiliki empat pimpinan setelah masa jabatan Busyro Muqoddas habis pada 16 Desember 2014. “DPR tampaknya tidak mengerti skala prioritas. Harusnya Jokowi meminta DPR mempercepat proses pengganti Busyro.”

Kondisi itu, tuturnya, bakal kuat memunculkan opini publik bahwa Jokowi sebagai pejabat eksekutif dan DPR sebagai legislatif telah ingkar janji untuk meciptakan pemerintahan yang bersih. “Keputusan itu memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak serius dalam memperbaiki penegakan hukum dan penegakan keadilan di Tanah Air.”