KAPOLRI BARU : Pilih Calon Kapolri Tak Pakai KPK dan PPATK, Ini Kata Jokowi

Kapolri baru tinggal menunggu respons DPR. Presiden Jokowi yang kebanjiran kritik gara-gara mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan, akhirnya buka suara.

Solopos.com, BANDUNG — Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan calon tunggal Kapolri baru, Komjen Pol. Budi Gunawan, kepada DPR mendapat kritikan berbagai aktivis antikorupsi lantaran tidak melibatkan KPK dan PPATK.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Jokowi mengatakan pengajuan Budi Gunawan sebagai calon kapolri baru telah sesuai dengan prosedur. Berdasarkan usulan Kompolnas yang disampaikan kepada Presiden pada 8 Januari 2014, lalu surat pengajuan nama ditandatangani oleh presiden sehari berikutnya.

“Itu kan dari Kompolnas memberikan usulan kepada saya. Ya dari sana kita pilih dan sekarang silakan tunggu proses di DPR,” kata Presiden Jokowi saat melakukan Kunjungan Kerja di PT Pindad (Persero) Bandung, Senin (12/1/2015).

Namun ketika ditanya mengapai tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi calon Kapolri, Jokowi enggan menjawab karena tidak ingin menimbulkan polemik. “Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain,” jelasnya. Namun ia tidak menjelaskan maksud dari jawabannya tersebut.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri secara mendadak. Padahal, dalam aturan di Polri dijelaskan bahwa Jenderal Pol Sutarman baru akan memasuki masa pensiunnya pada Oktober 2015 nanti.

Penegasan tersebut disampaikan Badan Pekerja ICW, Emerson Yunto, di Jakarta, Sabtu (10/1/2014). “Apa alasan Presiden terburu-buru menentukan Kapolri, padahal yang lama baru pensiun Oktober 2015 nanti,” tuturnya.

Selain itu, ICW mendesak Presiden Jokowi mengungkapkan alasan tidak dilibatkannya KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon tunggal kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunjuk secara aklamasi oleh Presiden Jokowi. “Pemilihan calon menteri saja melibatkan KPK dan PPATK,” tukas Emerson.