KAPOLRI BARU : Pelibatan KPK dan PPATK, Kompolnas: Terserah Presiden

Kapolri baru masih menjadi polemik karena belum ada rencana pelibatan KPK dan PPATK dalam seleksi calon Kapolri.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (KPK dan PPATK) dalam seleksi calon Kapolri baru tergantung Presiden Jokowi.

Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini

“Masalah itu [KPK dan PPATK] diserahkan pada presiden. Tugas kami memberikan pertimbangan [nama calon baru Kapolri],” kata anggota Kompolnas, Edi Hasibuan, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Seperti diketahui, penunjukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri baru oleh Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK meski berbagai pihak mendesaknya. Kini, Budi Gunawan menjadi tersangka.

Menurut Edi Hasibuan, tujuan kedatangan Kompolnas ke Mabes Polri adalah untuk mendapat masukan dari Polri terkait sejumlah nama calon baru Kapolri. “Karena kita harus bisa bangun sinergi dengan polisi. Semakin banyak masukan semakin baik, kami ingin situasi semakin kondusif,” kata Edi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ada sejumlah nama kandidat calon baru Kapolri alternatif Komjen BG, di antaranya Dwi Priyatno, Badrodin Haiti, Budi Waseso, dan Putut Bayu Seno. Nama mantan Kabareskrim, Komjen Pol. Suhardi Alius, dicoret dengan alasan angkatannya masih muda, yaitu Akpol 84.

Pencoretan Suhardi Alius pun dikritik mantan Wakapolri, Komjen Pol. (Purn) Oegroseno, yang selama ini kerap berbicara kritis dalam polemik calon Kapolri baru. Menurut Oegroseno yang dikutip Tempo.co, Jumat, Kompolnas tak berhak mencoret nama-nama dalam daftar calon Kapolri.

“Siapa saja yang masuk bursa dibahas dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi [Wanjakti] Polri. Sidangnya obyektif dan ada pemeringkatan kandidat,” ujarnya.