KAPOLRI BARU : Kontroversi Budi Gunawan, Perang Mega Vs SBY?

Kapolri baru Budi Gunawan yang ditunda dilantik menuai kontroversi. Beredar kabar ada perang pengaruh dalam polemik Kapolri.

Solopos,.com,  JAKARTA – Polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan dinilai bukan semata soal rekening gendut yang berujung pada penetapan tersangka sehingga membuat geger masyarakat.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Proses pencalonan jenderal bintang tiga itu telah dibahas dan dituntaskan DPR dengan menerima usulan Presiden Jokowi untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pengamat politik mudaYasin Muhammad mengatakan mencuat ke permukaan bahwa aspek yang tidak disorot publik yakni persaingan para jenderal polisi dan elit politik yang belum tuntas.

“Saya melihat, ini persaingan para jenderal polisi untuk menjaga eksistensi kelompok atau faksi mereka. Penetapan tersangka oleh KPK terhadap Budi Gunawan jelas menguntungkan kelompok pesaing Budi Gunawan,” ujarnya, Jumat (16/1/2014).

Menurutnya, aspek yang tak kalah menarik untuk dilihat pada kasus Budi Gunawan ini yakni persaingan elit yang masih menyisakan persoalan dan berdampak padanya.

Persaingan itu, ujar Yasin, dinilai sangat kentara pada diri Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Persaingan Presiden ke-5 Megawati dengan Presiden ke-6 SBY bertemu di pencalonan Kapolri ini,” katanya.

Menjelang pergantian Kapolri, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) ini menjelaskan aura persaingan antarjenderal sangat tinggi.

Keputusan KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka menyebabkan dinamika persaingan internal di tubuh Polri makin tinggi.

Lawan Budi Gunawan diuntungkan dengan keputusan KPK ini dan pasti menggalang dukungan pihak lain lagi untuk menjegal Budi.

Persaingan para jenderal di kepolisian ini, lanjut Yasin, jelas sangat merugikan masyarakat, khususnya memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat.

“Bukankah kepolisian merupakan institusi yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. Akan tetapi, ketika akan ada pergantian pucuk pimpinan tertingginya, para jenderal memperlihatkan persaingan yang tak sehat,” ujar Yasin.