Kapolri baru masih menjadi polemik antara DPR dan pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah masih mencari waktu yang tepat untuk kunjungan informal Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR sekaligus membahas sejumlah permasalahan yang ada di pemerintahan saat ini.
Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno telah menemui pimpinan DPR. Dalam pertemuan tersebut, DPR meminta Presiden Jokowi melakukan kunjungan balasan ke pimpinan DPR di Gedung DPR.
“Nanti akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi, apakah kunjungan informal itu dilakukan besok atau Senin pekan depan. Pertemuannya informal, hanya kunjungan balasan dan mungkin pertemuannya di DPR,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Tjahjo Kumolo menuturkan DPR telah menyiapkan agenda yang cukup banyak terkait rencana tersebut. Agenda pertemuan di antaranya membahas postur APBN-P 2015 (karena pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat) dan kenaikan harga BBM.
DPR juga ingin menanyakan panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pengangkatan pelaksana tugas pimpinan lembaga tersebut. “Menko Polhukam juga mengusulkan revisi UU Antiterorisme untuk mengantisipasi perkembangan ISIS di dalam negeri,” ujarnya.
Tjahjo Kumolo juga menyampaikan DPR juga mengagendakan penjelasan Presiden Jokowi terkait pergantian calon Kapolri. “Kami sudah menanyakan apakah bisa penjelasan itu semua disampaikan oleh para Menko, tetapi DPR meminta penjelasan langsung dari Presiden sebagai kunjungan balasan,” ucapnya.