KAPOLRI BARU : Istana: Bila BG Mundur, Dilema antara Politik dan Hukum akan Selesai

Kapolri baru tak kunjung ditentukan. Istana menilai bila Komjen Pol Budi Gunawan bersedia mundur, persoalan antara KPK dan Polri akan selesai.

Solopos.com, JAKARTA – Status tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan menjadi ganjalan Presiden Joko Widodo apakah tetap melantik atau tidak.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan dilema antara masalah politik dan hukum tersebut yang sedang dicari solusinya oleh Presiden sehingga belum ada kepastian Budi dilantik atau dibatalkan.

“Karena seperti diketahui, di satu sisi sudah disetujui oleh DPR, di sisi lain yang bersangkutan menghadapi permasalahan hukum. Dilema antara masalah politik dan hukum ini yang harus dicari solusinya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2015) .

Sejak penetapan Budi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi oleh KPK menimbulkan kisruh antarlembaga penegak hukum KPK dan Polri yang berujung pada upaya kriminalisasi dan cenderung kedua institusi tak mau kalah.

Simpul kisruh tersebut, kata dia, sebenarnya cepat memudar kalau Budi sebagai calon kapolri yang berstatus tersangka rela mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai pucuk pimpinan Polri.

“Tentu saja sangat indah kalau misalnya Pak BG mundur, itu kan selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan,” ujar Pratikno.

Ia menuturkan ada dua realita yang membuat Presiden sulit mengambil keputusan atas polemik tersebut. Pertama, Presiden menghadapi realita politik didukung oleh parlemen, kedua realita politik di masyarakat bahwa yang bersangkutan bersatus sebagai tersangka.

“Nah dua dilema ini kan tidak mudah dicari solusinya. Memang pada akhirnya Presiden harus segera memutuskan dan pada harapannya ini segera diputuskan,” kata Mensesneg.