Solopos.com, JAYAPURA — Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat Muslim yang tinggal di daerah rawan untuk tidak menggelar shalat Idulfitri 1444 Hijriah di lapangan terbuka.
“Melalui kapolres-kapolres yang bertugas di daerah rawan sudah diimbau agar melaksanakan shalat Id di masjid atau ruangan tertutup,” kata Kapolda di Jayapura, Selasa (18/4/2023), mengutip Antara.
Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit
Menurut Fakhiri, imbauan ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan saat umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri.
Kapolda menyebut daerah-daerah yang masuk kategori rawan keamanan meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
“Di daerah itu memang terdapat beberapa kelompok bersenjata yang seringkali mengganggu masyarakat dan aparat keamanan,” katanya.
Kapolda menambahkan aparat keamanan TNI dan Polri sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengamanan wilayah, termasuk melaksanakan pengamanan ibadah shalat Tarawih.
Untuk pengamanan menjelang dan sesudah Idul Fitri 2023, tambah Kapolda, telah digelar Operasi Ketupat Cartenz yang melibatkan sebanyak 2.665 personel, termasuk dari unsur TNI dan anggota lainnya.
“Mudah-mudahan pelaksanaan shalat Idul Fitri di Papua berlangsung aman tanpa gangguan,” imbuh Mathius.
Di sisi lain, Yohanis Mambrasar, Advokat HAM Papua, menyebut warga Maybrat dari komunitas Suku Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang tergabung dalam wadah Aliansi Masyarakat Maybrat Peduli Kenyamanan, melakukan aksi demonstrasi damai memprotes penempatan Pasukan TNI di sejumlah kampung mereka, yakni di Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat.
Aksi protes warga Maybrat ini dilakukan di Kantor Bupati Maybrat di Kota Kumurkek. Dalam aksi ini warga Maybrat mendesak Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Maybrat dan TNI untuk menarik kembali seluruh pasukan TNI yang ditempatkan di kampung mereka.
Para demonstran menyatakan bahwa kampung mereka bukan wilayah perang, juga bukan merupakan wilayah yang selama ini menjadi wilayah konflik bersenjata anatara TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dan TNI-POLRI.
“Mereka mengatakan selama ini kampung mereka aman dan tidak ada konflik, maupun terlibat dalam konflik militer bersenjata,” tulis Yohanis dalam rilis yang diterima Solopos.com.
Para demonstran menyatakan, penempatan prajurit TNI di kampung mereka membuat warga tidak nyaman dan ketakutan. Mereka takut kehadiran TNI ini akan menciptakan kekerasan terhadap warga di lingkungan kampung mereka.
Sumber: Antara
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
