SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Pekanbaru–Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla menjelaskan, mengawasi pemerintahan bukan berarti untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono tetapi agar pemerintahan berjalan demokratis serta reformis.

“Prinsipnya bagaimana menjalankan pemerintahan yang demokratis serta reformis. Bukan untuk menjatuhkan pemerintahan ke depan (SBY-Boediono), dan itu tidak mungkin,” kata Ketum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla di sela-sela Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru Riau, Selasa petang.

Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks

Pernyataan Jusuf Kalla ini disampaikan untuk menjelaskan peryataannya dalam pidato pembukaan Munas VIII yang mengharapkan Partai Golkar ke depan bisa berperan mengawasi pemerintahan.Menurut Kalla, pilihan sebuah parpol hanya dua, yakni bergabung dengan pemerintah atau mengawasi pemerintah.

“Keduanya itu sama-sama untuk membangun pemerintahan dan itu penting,” kata Kalla.

Menurut Kalla, jika pemerintahan tanpa ada kontrol maka akan seperti pada zaman orde baru dan orde lama.

“Ini bisa berbahaya, karena bisa timbul parlemen jalanan,” kata Kalla.

Kalla juga menjelaskan bahwa pernyataan dalam pidato pembukaan Munas tersebut disampaikan dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik, bukan dalam kapasitas pribadi.

“Itu pandangan saya ke depan sebagai ketua umum partai,” kata Kalla.

Menurut Kalla, mengawasi pemerintah dalam arti kritis, obyektif, proporsional serta konstruktif supaya ada “check and balances”.

“Jika tidak akan terjadi pola pemerintahan seperti zaman orde lama dan orde baru,” kata Kalla.
Ant/tya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya