KABUT ASAP : Kebakaran Lahan di Daerah, Jokowi Ancam Copot Pejabat TNI/Polri

Kabut asap selama 2015 membuat Presiden Jokowi berupaya menertibkan jajaran pejabat TNI/Polri di daerah.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak boleh terulang lagi tahun ini.

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberi arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga, Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, serta Dandim di Istana Negara, Senin (18/1/2016).

Presiden Jokowi menegaskan sudah membuat janji dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jendral (TNI) Gatot Nurmantyo untuk memberikan reward and punishment berupa pencopotan jabatan dan promosi jabatan bagi Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, Kapolsek sampai dengan Danramil terkait hal ini.

“Yang terbakar semakin banyak, semakin gede, ganti, dicopot, yang tadi saya sampaikan dari sini sampai bawah. Yang baik, yang enggak ada [kebakaran hutan dan lahan] tentu promosi. Kita mau betul-betul kerja,” tegas Presiden.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan, lanjut Presiden Jokowi, kuncinya berada di jajaran TNI dan Polri yang memiliki pasukan dari atas sampai bawah. Sedangkan infrastrukturnya bisa dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk disediakan.

Presiden Jokowi berharap kebakaran hutan dan lahan 2015 menjadi pengalaman berharga yang tidak boleh terulang. Pemerintah dan jajarannya sudah jungkir balik memadamkan api. Dan yang paling sensitif dampak bencana asap telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2%.

“Oleh sebab itu, kita enggak mau seperti kemarin. Di tahun ini, deteksi, pencegahan kuncinya, jangan biarkan api bergerak. Siapa yang tanggungjawab itu sudah disampaikan oleh Menkopolhukam,” jelasnya.

BNPB akan memback-up pencegahan di daerah. Sedangkan jajaran Pangdam dan Kapolda ke bawah bertanggungjawab melakukan pencegahan sekecil apapun.

“Kalau Danrem sudah menggerakkan, prasarana kurang, sampaikan ke BNPB, back-upnya ada di situ. BNPB enggak punya pasukan, karena ada Kapolri dan Panglima,” tutur Presiden.

Sementara itu tugas Gubernur, Bupati dan Walikota adalah back-up anggaran. Oleh karena itu semua pihak diminta berperan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Di tingkat internasional, imej Indonesia masih baik karena pemerintah terlihat bekerja. Melalui forum Asean Summit dan COP21 Prancis, Presiden Jokowi menjelaskan kepada dunia bahwa yang terbakar adalah lahan gambut yang mencapai kedalaman 3-4 meter sehingga sulit dikendalikan.

Akan tetapi jika tahun ini masih terulang lagi, Jokowi mengaku sulit memberikan alasan kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali mencegah agar api tidak membesar.

“Kenapa imej masih baik karena kita dilihat bekerja. Waktu di Asean Summit, ada COP21 kita masih bisa jelaskan. Tapi kalau tahun ini kita ulang lagi, sangat sulit menjelaskannya,” papar Jokowi.