Kabut asap menjadi salah satu dampak perusakan alam. JK pun menyebut pemerintah selama ini telah melakukan kesalahan fatal.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah melakukan tiga kesalahan fatal dalam menyusun kebijakan fundamental yang berefek negatif kepada masyarakat. Tiga kebijakan tersebut adalah aturan dalam sektor pemanfaatan kayu, eksploitasi tambang, dan perkebunan.
Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo
Menurut dia, ketiga kebijakan tersebut dulunya memang memberi kemakmuran bagi bangsa. Namun semakin lama, hal itu justru membawa dampak buruk bagi kemajuan Negeri Katulistiwa.
“Kita harus mengoreksi pasar dalam negeri secara fundamental. Ada tiga kesalahan yang harus kita pelajari, dulu menjadi bagian kemakmuran sekarang berefek negatif,” jelasnya, Jumat(6/11/2015).
Jusuf Kalla bercerita, Indonesia dulu hebat dalam upaya eksploitasi hasil hutan hingga timbul penebangan hutan ilegal (illegal logging). Hasilnya, bisnis pengusaha kayu memang maju pesat melalui ekspor besar-besaran dengan harga terjangkau.
“Tapi semakin ke sini [zamannya], kayu dikirimkan ke luar negeri, kita kebagian banjirnya dan kekeringan,” tuturnya.
Di sektor pertambangan, berbagai lahan di wilayah sumber mineral seperti Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan, habis dikeruk hingga berlubang dan rusak. Kini, harga komoditas mentah itu pun terus menurun akibat perlambatan ekonomi.
Ironisnya, uang hasil penjualan hasil tambang malah tak singgah ke Tanah Air karena sengaja disimpan di negara lain. “Kita mengemis mengembalikannya dengan tax amnesty.”
Kesalahan terakhir di sektor perkebunan adalah pemerintah memberi izin penggunaan lahan gambut terlalu banyak. Akibatnya, kebijakan itu menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi awal bencana asap saat ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
