SOLOPOS.COM - Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)

Kabinet Kerja Jokowi-JK kembali menuai sorotan terkait reformasi birokrasi.

Solopos.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan reformasi birokrasi membutuhkan tak sebentar, bahkan hingga ratusan tahun.

Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM

Meski demikian, ia memastikan setiap pemerintahan berusaha secepat mungkin dalam mengelola tatanan pemerintahan yang baik.

“Reformasi Birokrasi itu perlu waktu yang panjang bahkan negara adidaya sekalipun. Tetapi setiap pemerintahan berusaha secepat mungkin melakukan itu agar tatanan pemerintahan memiliki tata kelola yang baik,” ujar Yuddy di Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Dia mencontohkan dengan Amerika Serikat membutuhkan waktu ratusan tahun dalam melaksanakan reformasi birokrasi sejak didirikannya Negeri Paman Sam tersebut hingga bisa seperti saat ini.

“Di Amerika anda tahu berapa lama berhasilnya, ratusan tahun. Sejak deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 1789, kapan amerika melakukan reformasi kepemimpinan nasional. Baru tahun 1943 baru diamandenen Undang-Undangnya, HAM dan segala macam,” kata politikus dari Partai Hanura itu.

Oleh sebab itu, ia mengaku boleh saja jika ada orang menilai reformasi yang sekarang sedang dilakukan di Indonesia gagal sesuai dengan tolok ukur masing-masing.

“Jika ada yang mengatakan gagal ya tidak apa-apa kan tiap orang punya parameter sendiri dan semua orang punya hak berpendapat juga,” kata dia.

Terkait dengan moratorium penerimaan PNS yang rencananya dilakukan selama lima tahun dan mengkhawatirkan banyak pihak akan menyebabkan kinerja PNS tidak sesuai harapan karena pegawai yang direkrut adalah dari K1 dan K2 tanpa tes, Yuddy mengatakan hal tersebut tidak benar dan semua proses pengangkatan saat ini harus melalui tes.

“Semua pakai tes, karena sekarang tidak boleh ada pengangkatan pegawai pemerintahan tanpa seleksi, semua harus pake seleksi. Saya juga jamin semua pasti lepas dari nepotisme, wong anak Presiden saja tidak dispensasi kurang 15 poin gak lulus apalagi orang lain,” ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya