KABINET JOKOWI-JK : Transmigrasi Dihidupkan Lagi, 6.000 KK akan Dikirim ke Perbatasan Malaysia

Solopos.com, BOYOLALI — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT), Marwan Jafar, menyatakan akan menghidupkan kembali program transmigrasi, khususnya ke kawasan-kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Marwan Jafar berjanji akan membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan kota terpadu. Selain untuk memajukan kawasan perbatasan, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari pengakuan daerah perbatasan secara sepihak dari negara lain.

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

“Di kawasan perbatasan, nanti akan dibuat kota terpadu, istilahnya kota terpadu mandiri,” kata marwan kepada wartawan di sela-sela seminar dan lokakarya Nasional Revitalisasi Peran Pendamping Desa Menuju Desa Kuat dan Mandiri di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Minggu (30/11/2014).

Marwan Jafar menyampaikan kota terpadu yang dimaksud adalah Kota Terpadu Mandiri yakni kawasan Transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. Rencananya kawasan tersebut akan dibangun tempat ibadah, sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah, dan sarana kesehatan. “Semua bidang yang memenuhi kebutuhan hajat orang banyak nanti akan kami bangun di sana,” kata dia.

Pembangunan kota terpadu yang rencananya akan direalisasikan pada Maret 2015 ini akan diisi oleh 4.000 hingga 6.000 kepala keluarga (KK). Pihaknya juga akan menggandeng investor untuk mendukung pembangunan kota terpadu di kawasan perbatasan. “Sudah menjadi pilot project kami, nanti lokasinya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, kami juga kerjasama dengan investor untuk mendukung pembangunan ini,” ujar dia.

Menurut Marwan Jafar, ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan di kawasan perbatasan, seperti penyediaan bahan pokok bagi masyarakat setempat, belum terbentuknya jaringan telekomunikasi, dan pembangunan infrastruktur yang minim. “Akses telekomunikasi nanti akan kita tingkatkan, agar bisa termonitor keadaan penduduk di sana. Termasuk pembangunan infrastruktur, itu penting karena faktanya masih minim,” ungkap dia.

Selain itu, pos keamanan juga akan ditingkatkan lagi untuk menjaga daerah-daerah yang rawan dicaplok oleh negara lain. “Pos keamanan kita harus dikuatkan, Karena human traficking juga sering terjadi di sana [kawsan perbatasan],” kata dia. Marwan mengatakan saat ini ada 113 kabupaten di Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. “Satu per satu nanti kita entaskan.”