Solopos.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI-AL untuk menata kembali sektor kelautan bagi kedaulatan Indonesia.
“MoU ini dengan kebijakan larangan transhipment [alih muatan di tengah laut] akan menyegarkan penataan kembali sektor kelautan,” kata Susi setelah penandatanganan MoU di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Senin (1/12/2014).
Promosi BRI Peduli Ini Sekolahku, Wujud Nyata Komitmen BRI Bagi Kemajuan Pendidikan
Menurut Susi, penandatanganan MoU itu akan mengoptimalkan penataan sumber daya kelautan Indonesia sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan menegakkan kedaulatan Indonesia.
Isi dari MoU antara kedua institusi tersebut antara lain adalah peningkatan bersama pengawasan laut dan hukum di wilayah Indonesia dengan kontrak kerja sama selama lima tahun.
Selain itu, pertukaran data di bidang kelautan dan perikanan dengan kontrak kerja sama selama lima tahun, serta kerja sama kursus dan pelatihan pada pelaku kelautan dan perikanan, kerja sama dua tahun.
Kemudian, survei penelitian dan pengkajian serta pemanfaatan sarana dan prasarana dengan kontrak kerja sama lima tahun.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Marsetio mengatakan, pihaknya akan mendukung rencana Menteri Kelautan dan Perikanan dan bakal terus meningkatkan kerja sama dengan KKP.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hingga November 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama tim gabungan lintas sektor berhasil menangkap hingga sebanyak 35 kapal ikan yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.
“Upaya penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan terus kita lakukan melalui operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” ucap Susi Pudjiastuti.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
