KABINET JOKOWI-JK : Susi Pudjiastuti Sebut G-20 Merugikan, Indonesia Perlu Pertimbangkan Keluar

Solopos.com, JAKARTA — Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menilai usul Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, agar Indonesia sebaiknya keluar dari Forum G-20 karena tidak ada manfaatnya patut dipertimbangkan Presiden Jokowi.

“Apa yang disampaikan oleh Menteri KKP perlu dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Jokowi bila benar kepentingan Indonesia justru dirugikan,” kata Hikmahanto di Jakarta, Kamis (13/10/2014), seperti dikutip dari Antara.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

Dia menjelaskan “Doktrin Jokowi” atas tafsir baru politik luar negeri bebas aktif yaitu “All Nations are Friends until Indonesias sovereignty is degraded and national interest is jeopardized (Semua Negara adalah sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan)” maka bila kepentingan Indonesia dalam Forum G-20 dirugikan, Presiden Jokowi harus tegas menyatakan Indonesia keluar.

“Mengingat pelaksanaan G-20 sudah tinggal beberapa hari, maka Presiden Jokowi dapat meminta tim untuk mengkaji kemanfaatan Indonesia dalam G-20. Bila hasil kajian ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh Menteri KKP, sebaiknya Presiden Jokowi tidak menghadiri KTT G-20 di Australia,” ujar dia.

Dia memandang, karena tuan rumah Australia telah menyiapkan segala sesuatunya maka Presiden Jokowi dapat meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadirinya. Alternatif lainnya adalah Presiden Jokowi tetap hadir namun mengevaluasi forum ini saat di KTT G-20 mengenai apakah forum tersebut memberi manfaat atau tidak bagi Indonesia.

Menurut dia, ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengkaji kemanfaatan keanggotaan Indonesia di G-20. Pertama, apakah Indonesia dapat menyampaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Kedua, permasalahan yang dihadapi adalah masalah-masalah yang merepresentasi masalah yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. Ketiga, apakah forum G-20 dapat mengakomodasi kepentingan Indonesia dan negara berkembang.

“Intinya bila keanggotaan Indonesia tidak dapat memberi warna dari berbagai keputusan yang diambil oleh negara-negara yang tergabung dalam G-20 maka sebagaimana usul Menteri KKP sebaiknya Indonesia keluar,” ujar dia.

Selanjutnya, kata dia, apabila itu yang menjadi keputusan pemerintah, maka Menlu Retno Marsudi harus segera mempersiapkan hal teknis agar Indonesia efektif keluar dari G-20. Menlu seharusnya tidak meyakinkan Presiden Jokowi agar Indonesia tetap dalam forum G-20.

Susi Pudjiastuti mengusulkan Indonesia keluar dari G20 karena menganggap Indonesia merugi ada di forum itu. Pertemuan G20 akan berlangsung di Brisbane, Australia, pada 15-16 November 2014. Presiden Jokowi berencana menghadiri forum tersebut seusai menghadiri KTT ASEAN di Myanmar.