KABINET JOKOWI-JK : Soal Calon Menteri, PKB Tunggu Permintaan Jokowi

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya belum mengajukan nama calon menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pemilihan menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK menjadi hak prerogatif presiden.

Oleh karena itu PKB memilih pasrah soal jabatan menteri dari profesional partai yang akan diberikan oleh Jokowi. “Enggak [mengajukan calon menteri]. Pokoknya kalau ada kader yang diminta kita siap. Tapi kita pada posisi hak prerogatif presiden,” katanya, Kamis (9/10/2014).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Cak Imin–panggilan Muhaimin Iskandar–juga menyatakan tidak meminta posisi kementerian tertentu yang cocok dengan konstituen PKB. Semuanya diserahkan kepada presiden terpilih. “Wah enggak tahu kalau itu, tergantung presiden juga,” jelasnya.

Sebelumnya PKB yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIB) pendukung Jokowi-JK disebut-sebut telah menyiapkan empat nama calon menteri yang akan diajukan kepada Jokowi untuk dilakukan seleksi.

Nama yang disebut-sebut itu adalah Muhaimin Iskandar, Imam Nahrawi, Marwan Djafar, dan Rusdi Kirana. Ketua DPP PKB Bidang Ekonomi sekaligus Deputi Kantor Transisi Eko Putrosandjojo menjelaskan partainya telah melakukan fit and proper test calon menteri meskipun Jokowi belum minta nama.

Adapun Jokowi masih enggan menyebutkan soal perkembangan penyusunan kabinet. Ia beralasan nama-nama yang diusulkan baik dari kalangan profesional murnia taupun profesional partai terus mengerucut menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2014. “Tidak bisa saya sebutkan,” ujarnya.

Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan arsitektur kabinet 34 kementerian yang terdiri 18 menteri dari kalangan profesional murni dan 16 meneri dari kalangan profesional partai. Sedikitnya 200 calon menteri sudah tersaring dari kalangan profesional murni, dan terakhir dari partai baru Hanura saja yang mengajukan nama.

Dalam perkembangan terbaru, KIH mendapat tambahan anggota yakni PPP setelah ikut serta dalam paket usulan pimpinan MPR. Jokowi memberi sinyal bahwa PPP akan bergabung secara permanen serta diberi jatah menteri.

Jika hal itu benar, otomatis akan ada perubahan jatah kursi menteri dari kalangan partai yang telah disusun KIH sebelumnya. Mengenai partai mana yang merelakan jatah kursinya dikurangi, Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, rela memberikan kursinya kepada anggota baru.

Sementara Cak Imin mengenai kemungkinan PPP bergabung dengan KIH tidak berkomentar banyak. Ia menyerahkan hal itu kepada Jokowi. “Ya moga-moga [permanen],” harapnya. Apakah PPP akan mengubah kompisisi jatah menteri di KIH, Imin tidak tahu menahu karena urusan seperti itu semuanya menjadi kewenangan presiden terpilih.