Kabinet Jokowi-JK tergantung pada dukungan politik. Namun Presiden Jokowi diminta mewaspadai serangan balik parpol.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memahami karakter konflik partai politik (parpol) yang terjadi di Tanah Air menyusul adanya risiko serangan balik kepada pemerintah.
Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini
Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan saat ini, semua petinggi parpol bisa saja bersikap baik kepada Presiden Jokowi karena berharap penyelesaian konflik parpolnya. “Namun petinggi parpol itu, bisa menyerang balik karena menganggap Jokowi mengintervensi pengadilan yang saat ini menjadi wadah penyelesaian konflik dua parpol itu,” katanya dalam agenda diskusi rutin di DPR, Selasa (24/2/2015).
Untuk itu, jelasnya, Presiden Jokowi harus melihat detail setiap perkembangan kisruh di internal parpol, misalnya Partai Golkar dan PPP. “Jangan sampai, parpol yang berkonflik akan menyerang balik Jokowi karena intervensi penyelesaian yang dianggap terlalu jauh.”
Pasalnya, Margarito Kamis menganggap saat ini posisi Presiden Jokowi di parpol pendukung, Koalisi Indoensia Hebat (KIH), tidak seharmonis sebelum Pilpres 2014. “PDIP pun tidak menunjukkan senyum seperti saat pilpres lalu.”
Menurutnya, sikap hati-hati itu perlu dipegang oleh Presiden untuk membina dukungan politis. “Dukungan politis itu penting karena Jokowi tdak bisa sendirian menjalankan negara. Minimal perlu DPR yang diisi oleh fraksi perwakilan parpol.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
