Solopos.com, JAKARTA — Komitmen pasangan capres-cawapres terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla mewujudkan kabinet profesional terancam tak terwujud. Partai politik pengusung mereka kini mulai menagih jatah kursi menteri.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang turut mengusung pasangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 telah mengusulkan 10 nama untuk didudukkan di kabinet capres dan cawapres terpilih itu. PKB bahkan terang-terangan mengingatkan pemenang Pilpres 2014 itu bahwa kursi menteri agama (menag) adalah jatah PKB.
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
“Biarkan Pak Jokowi-JK memformulasikan timnya, jangan kita ganggu karena adanya keinginan kelompok atau perorangan.”
Adalah politikus PKB Ali Maschan Moesa yang mengingatkan adanya pembicaraan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada awal jalinan koalisi ihwal kursi menag itu. “Ada semacam komitmen kalau yang urusan agama diserahkan ke kami, PKB, NU-lah,” kata Ali Maschan melalui telepon, Jumat (1/8/2014).
Wakil Ketua Dewan Syura PKB ini juga mengaku siap apabila dirinya kelak dipercaya untuk menduduki posisi menag itu. “Kami siap pada prinsipnya. Rahmatan lil alamin [rahmat untuk semesta alam],” tutur Ali Maschan yang saat ini duduk di Komisi Agama DPR.
Untuk posisi lain, dia enggan mengomentari lebih jauh mengingat Jokowi belum resmi menjadi presiden. “Kita tunggu proses konstitusi di MK [Mahkamah Konstitusi],” ujar kakak kandung anggota BPK Ali Masykur Musa ini.
Dalam pandangan Ali Maschan, hal yang lumrah bila PKB diikutkan dalam pembicaraan mengenai susunan kabinet. “Pak Muhaimin (Ketua Umum PKB) yang nanti akan diajak bicara dengan Jokowi,” ujarnya.
Dia mengaku belum bisa menyebutkan berapa pantasnya PKB mendapat jatah kursi menteri. “Untuk berapa idealnya, belumlah kalau sekarang ini. Pada prinsipnya kami siap,” lanjut dia.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, beberapa waktu lalu, mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah kader terbaiknya untuk direkomendasikan dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. “Kami belum berani mengerucutkan, tapi biarkan mengalir dan kami siapkan lima sampai 10 orang terbaik. Kami tunduk pada keputusan presiden [Jokowi] karena memang tidak ada jatah-menjatah untuk menteri apa pun,” katanya.
JK menanggapi usulan PKB yang menyodorkan 10 kadernya untuk menjadi anggota kabinet. Usulan itu tidak dilarang namun keputusan terakhir berada di tangan Jokowi-JK. “Ya boleh-boleh saja, tapi kami yang atur berapa,” demikian tanggapan JK seusai Salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Selatan, Jumat.
JK menyatakan para ketua umum partai koalisi tidak mesti jadi menteri. JK memastikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dan Megawati tak akan menjadi menteri. “PDIP kan memang tidak, Nasdem Pak Paloh tidak mau jadi eksekutif,” kata JK.
Lalu bagaimana dengan Muhaimin Iskandar? “PKB, tidak tahu,” jawabnya.
Bagaimana pula dengan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto? “Hanura saya belum tahu juga,” lanjut JK.
Soal kabinet, JK mengaku belum membicarakannya dengan Jokowi. “Itu juga belum dibicarakan resmi oleh saya dan Pak Jokowi. Itu baru wacana-wacana,” kata JK.
Tunggu Putusan MK
JK memastikan pembicaraan soal menteri akan dilangsungkan setelah putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada 22 Agustus mendatang.
Sementara itu, Nasdem menyerahkan sepenuhnya penyusunan kabinet kepada Jokowi-JK. “Jangan membicarakan kabinet sebagai ruang jatah parpol. Pada prinsipnya kami beri keleluasaan kepada Jokowi sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif menyusun team work,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan, Kamis (31/7/2014) malam.
Keberhasilan kepemimpinan Jokowi-JK, menurut Ferry, akan ditentukan oleh kabinet yang membantu jalannya roda pemerintahan. “Kami tidak menyodorkan nama A, B dan C. Kami memosisikan diri sebagai parpol yang memberi support [dukungan] ke Pak Jokowi-JK,” sambungnya.
Jokowi-JK diyakini akan berkomunikasi dengan PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Parpol lanjut Ferry memiliki peran memberi masukan agar kabinet yang disusun memenuhi kriteria untuk membantu jalannya pemerintahan dengan optimal.
Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin, menegaskan partainya tidak akan merecoki Jokowi-JK dalam pemilihan menteri. “Biarkan Pak Jokowi-JK memformulasikan timnya, jangan kita ganggu karena adanya keinginan kelompok atau perorangan,” ujar Saleh Husin, Kamis malam.
Hanura, menurut Saleh Husin, tidak menyodorkan nama ke Jokowi-JK. Tapi, partai pimpinan Wiranto ini mengaku siap bila Jokowi-JK meminta kader terbaik untuk mengisi pos tertentu. (JIBI/SoloposAntara/Detik)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
