Solopos.com, JAKARTA – Beberapa nama calon menteri untuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang namanya telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, ternyata ada yang tidak bersih dari perkara tindak pidana korupsi.
Karena itu Wakil Ketua KPK Zulkarnain berharap pasangan Jokowi-JK tidak memilih nama calon Menteri yang berpotensi memiliki masalah tersebut, agar tidak mengganggu Pemerintahan Jokowi-JK ke depan.
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, Mayoritas Analis Rekomendasi Beli Saham BBRI
“Menurut kami, orang yang bermasalah atau yang berpotensi bermasalah, kami harap tidak dipilih,” tutur Zulkarnain saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Senin (20/10/2014).
Zulkarnain menuturkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi, menurutnya dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat dari pemimpinnya.
Sehingga dengan demikian, program pemberantasan korupsi yang sudah ditargetkan pemerintahan Jokowi-JK dapat segera terwujud.
“Terkait pemberantasan korupsi, untuk mencapai program yang diinginkan perlu konsistensi,” kata Zulkarnain.
Menurut Zulkarnain, saat ini banyak permasalahan korupsi yang belum juga diselesaikan. Zulkarnain berharap pada pemerintahan baru Jokowi-JK, berbagai kasus korupsi dapat segera diselesaikan.
Beberapa kasus korupsi yang tidak kunjung diselesaikan antara lain reformasi birokrasi, administrasi kependudukan, pengolahan sumber daya alam, penerimaan negara dan pendidikan.
“Ketahanan pangan juga termasuk. Kami harap dilaksanakan dengan baik dan optimal,” tukasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
