Solopos.com, JAKARTA — Polri tidak mempermasalahkan jika ada jenderal senior Polri bergabung menjadi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun, ada hal yang harus mereka lakukan sebelum menjadi menteri.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Ronny F. Sompie, mengatakan jika jajaran Polri masuk ke dalam sebuah kabinet, tentunya akan ada prosedur yang akan dilalui. Hal itu, lanjutnya, sama saja dengan jika Polri menjadi gubernur, bupati, ataupun pejabat lainnya.
Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink
“Boleh-boleh saja, sekarang masalahnya apa [jika gabung dalam kabinet],” katanya, Senin (18/8/2014).
Lebih lanjut Ronny F. Sompie menyampaikan masuknya anggota Polri ke dalam sebuah kabinet tentu harus melalui izin dari Kapolri. “Kalau ada permintaan pasti melalui Kapolri. Pimpinan Polri yang menentukan sepeti apa,” jelasnya.
Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan tiga jenderal senior Polri berpotensi masuk dalam kabinet kepemimpinan Jokowi-JK. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan ketiga jenderal senior yang dicalonkan tersebut merupakan jenderal yang masih aktif dan juga sudah pensiun.
Adapun dua dari posisi tersebut ialah Menko Polhukam dan Mensesneg. “Ada upaya memasukkan tiga jenderal senior Polri ke dalam Kabinet Presiden Jokowi karena kalangan kepolisian merasa punya peranan besar dalam ‘mengawinkan’ pasangan Jokowi-JK sebelum Pilpres 2014 berlangsung,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2014).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
