Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan DPR menilai penunjukan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat transaksional.
Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengatakan penunjukan politikus Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung itu sudah melanggar janji Presiden Jokowi saat kampanye. “Dulu saat kampanye katanya lebih mengutamakan profesionalitas, bukan politik,” katanya, Jumat (21/11/2014).
Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan
Namun akhirnya HM Prasetyo yang masih menjabat sebagai anggota DPR pun juga dilantik. Saat dilantik, Prasetyo masih belum mengundurkan diri dari jabatannya. “Setelah dilantik, baru beliau menyampaikan pengunduran dirinya. Ini juga terkesan dipaksakan.”
Selain penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung, nama-nama yang menguat untuk menjadi Kepala BNP2TKI dan Kepala BKPM pun juga berasal dari partai politik. “Harusnya Jokowi menepati janji kampanyenya untuk mengutamakan profesionalitas.”
Menurutnya, dengan dilantiknya Prasetyo dan menguatnya nama-nama seperti Rieke Diah Pitaloka dan Nusron Wahid untuk memimpin dua badan strategis itu, Jokowi terlalu berkompromi dengan partai politik pengusungnya.
Rieke Diah atau yang kerap disapa Oneng adalah politikus PDIP. Adapun Nusron Wahid adalah politisi Partai Golkar sekaligus loyalis Wapres Jusuf kalla (JK) yang dipecat Aburizal Bakrie (Ical) karena dianggap membangkang ketentuan partai. “Namun kita lihat saja bukti profesionalisme pilihan Jokowi itu.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
