Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) punya jurus untuk mencegah jajaran menteri kabinetnya nanti terlibat kasus tindak pidana korupsi dengan memperbaiki sistem birokrasi.
“Sistem harus diperbaiki, peluang untuk berbuat menyimpang harus ditutup,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Jokowi akan mengadopsi sistem yang sudah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti e-budgeting, e-purchasing, e-cataloque, e-audit, dan pajak online. Sistem itu diyakini dapat mengurangi orang bermain anggaran pemerintah. “Tetapi itu harus diimbangi dengan penegakan hukum yang betul-betul,” katanya.
Dalam proses seleksi calon menteri kabinet pemerintahan ke depan, Jokowi mempertimbangkan beberapa kriteria yakni rekam jejak, integritas dan cek kekayaan dengan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK. Dan yang paling penting, sebaiknya menteri kabinet Jokowi-JK tidak merangkap jabatan eksekutif partai politik.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
