Solopos.com, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan segera membuka ?nama-nama calon menteri Jokowi-JK yang sudah diberi tanda merah dan kuning beberapa waktu lalu.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, KPK dapat dituding sebagai lembaga tukang fitnah karena sampai saat ini masih belum membeberkan nama-nama calon menteri yang bermasalah tersebut.
Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI
“KPK sebagai lembaga publik harus transparan agar tidak menjadi lembaga yang diperalat pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi, pembunuhan karakter dan memfitnah pihak lain,” tutur Neta dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (3/11/2014).
Selain itu, Ne?ta juga mengatakan bahwa KPK harus menjelaskan secara transparan bagaimana mekanisme penilaian bahwa seorang menteri tersebut masuk dalam kategori warna merah dan warna kuning serta apa landasan hukumnya.
Menurut Neta, sangat penting dijelaskan oleh KPK mengenai hal tersebut, agar KPK tidak menjadi lembaga hukum yang superior dalam menilai seseorang tanpa landasan hukum yang jelas.?
“Jika tidak dijelaskan secara transparan, KPK sudah terkatagori melakukan pelanggaran hukum dan melakukan fitnah. Untuk menghindari ?tudingan ini KPK harus segera memeriksa calon-calon tersebut. Terutama ?calon yang berlabel merah. KPK jangan menganggap sepi setelah memberi label kepada para calon menteri Jokowi,” tukas Neta.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
