Solopos.com, JAKARTA — Politikus Partai Gerindra yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyebut banyak pernyataan pemerintah yang di luar aturan dan norma hukum yang bisa merugikan pemerintah sendiri.
Fadli Zon menilai pernyataan terkait kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan laut Indonesia merupakan salah satu pernyataan yang di luar norma hukum internasional. Dia menyatakan seharusnya pernyataan pemerintah didasarkan pada aturan dan hukum internasional.
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
Fadli Zon mencontohkan sejumlah pernyataan pemerintah lainnya terkait kasus konflik internal PPP, server e-KTP, persoalan izin Munas Partai Golkar, dan relokasi korban letusan Gunung Sinabung. Dia menyebut pernyataan-pernyataan tersebut di luar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku secara nasional dan internasional.
“Pernyataan pemerintah sudah banyak yang di luar aturan dan norma-norma hukum yang ada, baik nasional maupun internasional semisal penenggelaman kapal pencuri ikan ilegal dan lain-lain,” ujarnya.
Menurut Fadli Zon, kalau pemerintah terutama melakukan hal yang sama maka hal itu akan merugikan pemerintah sendiri. Sebagaimana halnya relokasi korban meletusnya Gunung Sinabung, Sumatera Utara, kata Fadli Zon, seharusnya melihat apakah relokasi itu ke lokasi hutan lindung atau bukan.
“Kalau itu ternyata hutan lindung, berarti pelanggaran,” ujarnya. “Jadi, pemerintahan ini mesti belajar bagaimana bernegara, tidak sembarangan atau tidak ngawur dalam pernyataan dan membuat kebijakan, hanya untuk pencitraan saja,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
