KABINET JOKOWI-JK : "Berkontribusi Besar Bagi Pemenangan Jokowi, Tapi Terganjal Tanda Merah KPK"

Solopos.com, JAKARTA — Anggota DPR dari Partai Hanura, Sarifudin Sudding, mengatakan terjadi tarik menarik kepentingan dalam penyusunan kabinet oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sehingga pengumuman kabinet menjadi tertunda.

“Saya menilai terjadi tarik menarik yang sangat kuat dalam penyusunan kabinet,” kata Sarifudin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10/2014), seperti dikutip Antara.

Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun

Menurut Ketua Fraksi Partai Hanura itu, tarik menarik terlihat saat KPK memberikan tanda merah dan kuning terhadap delapan nama calon menteri. “Paling tidak selama ini orang-orang yang berkontribusi besar dalam pemenangan Jokowi-JK dan jadi prioritas untuk jadi menteri ternyata tak bisa karena red notice dari KPK,” kata dia.

Dia menilai rekomendasi dari KPK inilah yang membuat pengumuman kabinet tertunda. Ia menyayangkan Jokowi-JK yang tidak meneliti dan meriset secara mendalam calon-calon menteri sebelum diserahkan kepada KPK.

“Begitu KPK memberikan red notice, Jokowi-JK jadi kelimpungan. Artinya, Jokowi-JK tidak melakukan langkah antisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila nama-nama itu diserahkan ke KPK,” kata Sudding.

Dugaan adanya tarik-menarik kepentingan juga diungkapkan pakar politik dari CSIS, James Kristiadi. Dia khawatir penundaan ini bukan hanya karena rekomendasi dari KPK, tapi juga ada faktor lain.

“Saya melihat jokowi tidak bebas dalam memilih menteri. Memang salah satunya karena masukan dari KPK. Kalau masukan dari KPK memang iya, tapi saya khawatir ada masukan lain yang dipertimbangkan,” kata James Kristiyadi dalam sebuah wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (22/10/2014) petang.

Menurutnya, ada pihak-pihak–khususnya dari seniornya atau patron politiknya–yang ingin mendesakkan nama-nama tertentu sebagai calon menteri kepada Jokowi. Jokowi seharusnya bisa menolak desakan tersebut karena menteri harus dipilih berdasarkan kriterianya sendiri, bukan karena faktor balas budi.

Namun, berbeda dengan pendapat Sarifudin Sudding, James meyakini penyerahan nama calon menteri ke KPK merupakan cara Jokowi menolak secara halus nama-nama yang bermasalah yang didesakkan kepadanya. “Jokowi sangat cerdik, dia mengajukan nama-nama itu ke KPK dan PPATK. Itu sintesis paling ampuh untuk menyaring orang orang pesanan,” katanya.

Beredar kabar, terdapat 15 orang yang mendapat tanda merah dan kuning dari KPK. Bahkan delapan di antaranya berpotensi menjadi tersangka dalam beberapa bulan mendatang.