Solopos.com, BENGKULU – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya tidak melarang para jajaran menteri Kabinet Kerja datang ke DPR.
“Itu surat tanggal 4 November [meminta menteri tidak ke DPR], pada saat di DPR, itu baru ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi,” kata Presiden di Bengkulu, Rabu (26/11/2014).
Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran
Menurut Jokowi, pada tanggal tersebut dirinya memang meminta para menteri untuk tidak datang, saat terjadi ketidakharmonisan dua koalisi yang ada di DPR tesebut.
“Sehingga kalau kita dipanggil ke sana, dan datang pasti juga keliru, siapa yang melarang, kita menunggu sampai yang di Dewan itu selesai,” ujarnya.
Terhitung hari ini, menurut Presiden permasalahan antarkubu koalisi yang terjadi di legislatif tersebut sudah selesai.
“Hari ini mungkin selesai, ya kalau dipanggil silahkan,” ucapnya.
Jokowi mengungkapkan hal tersebut di sela-sela blusukan meninjau pembagian bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Kartu Indonesia Sehat, serta Kartu Indonesia Pintar di Kantor Pos Bengkulu.
Agenda blusukan ke Bengkulu dimulai pukul 08.00 WIB pagi. Presiden bersama rombongan didampingi Gubernur Provinsi Bengkulu berkunjung ke perkampungan nelayan, Kelurahan Malabero.
Pukul 09.00 WIB, didampingi Gubernur Provinsi Bengkulu, kunjungan dilanjutkan ke Kantor Pos Cabang Kota Bengkulu.
Seusai meninjau pembagian bantuan tersebut, Presiden pada 10.00 WIB langsung ke Pasar Percontohan Nasional (PPN) Tradisional Panorama, di sana Presiden berdialog dengan pedagang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
