Solopos.com, JAKARTA—Pemerintah akan menyiapkan 1 juta lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, pada 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi PPPK untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas.
Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik
“Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi [lowongan] satu jutaa lebih yang kita ajukan untuk 2024,” kata Menpan Azwar Anas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/3/2023), dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan 700.000 lowongan untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 400.000 lowongan.
Pembukaan lowongan ini untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.
Saat ini pemerintah sedang menyiapkan opsi terbaik terkait rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.
Dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo, Azwar Anas menyampaikan Kementerian PANRB bersama asosiasi pimpinan daerah serta Komisi II DPR sedang mengkaji opsi terbaik terhadap tenaga honorer dengan tidak melakukan PHK, tetapi tetap tidak membebani APBN.
Presiden meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN.
Menurut dia, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer tersebut pada kenyataannya membantu pemerintah, terutama di pelosok daerah.
“Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa,” katanya.
Rencana penghapusan tenaga honorer sebelumnya tertuang dalam Surat Menteri PANRB yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.
Surat tersebut menjelaskan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di kementerian/lembaga pusat maupun daerah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
