Solopos.com, JAKARTA – Posisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai belum aman, karena politikus di DPR mayoritas berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
“KIH membutuhkan sekurang-kurangnya 74 suara di DPR bila terjadi voting dalam pengambilan keputusan,” kata pakar hukum tata negara Refly Harun di Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Dia mengatakan masuknya PPP dalam KIH merupakan kabar baik bagi Jokowi-Jusuf Kalla, meski jumlah kursi yang didapat partai itu di DPR hanya 24.
Namun KIH masih memiliki harapan terhadap Partai Demokrat yang memperoleh 61 kursi di DPR. Sebab partai itu berdiri sendiri, bermain pada arena isu dalam menentukan sikap politik di DPR.
Sikap Partai Demokrat itu, menurut dia, menjadikan situasi politik di DPR lebih dinamis karena Demokrat bisa sewaktu-waktu mendukung kebijakan pemerintah atau pun sebaliknya.
Contohnya, terkait Perppu Pilkada Langsung, posisi Partai Demokrat mendukung pilkada langsung sehingga di atas kertas dapat dihitung kekuatan politik di DPR.
“Di DPR ada tiga kepentingan. Kepentingan berdasarkan pengelompokan yaitu KIH dan KMP, dan kepentingan Partai Demokrat memilih keputusannya berdasarkan isu di pemerintahan yang dibahas di DPR,” ujarnya.
Dia mengemukan Jokowi-Jusuf Kalla akan kesulitan mengambil kebijakan pemerintahan jika suara mayoritas masih dimiliki KMP. Bila jumlah anggota DPR mayoritas masuk di KMP, maka rencana kebijakan yang diusulkan pemerintah bisa digagalkan.
“Hubungan pemerintah dengan DPR itu sangat erat, terutama dalam mengambil kebijakan,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
