JK Minta Divestasi Freeport Jangan Terburu-Buru, Kenapa?

Di tengah upaya pemerintah mengejar divestasi saham Freeport Indonesia, Wapres justru meminta agar tidak terburu-buru.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali melempar sinyal bahwa rencana pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) atau divestasi saham seharusnya tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.

Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024

Seperti diketahui, dalam negosiasi terakhir disebutkan pemerintah memberikan penetapan waktu divestasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut selambat-lambatnya 31 Desember 2018. Hal tersebut pun dikeluhkan oleh CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson melalui surat yang sempat bocor ke media.

Menurut Wapres JK, daripada memaksa Freeport untuk segera melakukan divestasi, lebih baik mendorong lebih banyak lagi investasi baru atau greenfield di bidang pertambangan, salah satunya melanjutkan investasi smelter.

“Freeport yang sudah bekerja 30 tahun ini ingin kita percepat divestasinya, padahal lebih baik kita membuat suatu investasi greenfield, masih banyak fasilitas utama pertambangan kita yang belum selesai, tapi itu diselesaikan. Tidak usah dulu terlalu cepat mengambil dulu yang ada,” katanya, saat membuka acara Prospek Ekonomi Indonesia 2018, Kamis (2/11/2017).

Wapres mengatakan Indonesia masih membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang kebanyakan masih belum dipunyai perusahaan dalam negeri untuk tetap menjalankan roda perekonomian. Apalagi, dia mengatakan Indonesia sedang fokus untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya, sehingga langkah divestasi dianggap bertolak belakang dengan tujuan pemerintah tersebut.

“Memang kadang-kadang [Indonesia] ini kurang konsisten. Kita menarik investor asing, begitu mereka untung banyak kita suruh pulang dia,” ujarnya.

“Saat ini porsi migas kita stagnan. Dan mereka memperkirakan hal itu akan berlangsung lama karena tidak ada konsistensi kita untuk membangun [smelter]. Ini tentunya kritikan bagi saya juga sebagai bagian dari pemerintahan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wapres menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman Venezuela yang melakukan upaya nasionalisasi usaha dan divestasi besar-besaran namun malah berujung kehancuran. “Makanya dia [Venezuela] bangkrut luar biasa karena ingin semua dinaturalisasikan makanya terjadi ygang seperti itu, ketidakmampuan. Kita berharap kita pasti mampu tetapi kita butuh modal dari luar juga,” ujarnya.