Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjawab sindiran Jusuf Kalla (JK) terkait netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai momen pertemuan dengan para petinggi Partai Politik di Istana Negara.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membela keputusan Jokowi. Hasto mengatakan keterlibatan presiden menjelang Pemilu pernah ditunjukkan para presiden sebelum Jokowi.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Hasto menyebut JK juga pernah menjadi Ketua dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pemilihan Presiden 2019.
Meski demikian, Hasto mengatakan, JK tetap punya hak untuk mengungkapkan pendapat soal keterlibatan presiden di politik.
“Ya sebenarnya secara empiris juga dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Kemudian juga oleh Pak JK sekalipun, beliau kan juga menjadi Dewan Pengarah dalam tim kampanye Jokowi-Ma’ruf,” kata Hasto, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Senin (8/5/2023).
Sementara soal tak diundangnya Ketua Umum NasDem dalam pertemuan tersebut telah dipertimbangkan secara matang oleh kepala negara.
“Dan kemudian mengapa dari bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari bapak presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal yang sifatnya berbeda,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto kembali menegaskan bahwa apa yang dibahas pada pertemuan di Istana Negara terkait dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan.
Hasto juga menyebut bahwa Jokowi terbuka terkait masalah kritikan kepada dirinya dan mendengarkan apa yang menjadi kritikan tersebut.
“Meskipun demikian, sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek masukan, kritik, dan sebagainya,” ucapnya.
Sekadar informasi, manuver Jokowi belakangan ini memang menjadi sorotan banyak pihak. Jokowi dinilai berpihak kepada sejumlah kandidat bakal calon presiden mulai dari hadir saat deklarasi Ganjar Pranowo, meng-endorse Prabowo Subianto hingga mengumpulkan ketua umum partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu.
Jokowi juga banyak dikritik karena tidak mengundang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem dalam pertemuan tersebut.
Padahal NasDem hingga saat ini merupakan partai pendukung pemerintah. JK berharap agar presiden RI ke 7 tersebut dapat mengikuti pendahulunya, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya.
“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” tegas JK, Minggu (7/5/2023).
Sumber: Bisnis.com
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
