JAWA BARAT Diusulkan Ganti Nama, Warga Sunda Ngotot Ingin Nama Pasundan

Peta Jawa Barat (id.wikimedia.org)

Solopos.com, BANDUNG — Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat ramai diperdebatkan menyusul penyampaian usul itu kepada DPRD setempat, Kamis (25/7/2013). Solopos.com mencoba menelusuri catatan media massa terkait keinginan warga Sunda atas nama yang lebih nyunda dan lepas dari akar sejarah pembentukan provinsi pertama Republik Indonesia itu.

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

Laman ensiklopedia dalam jaringan Wikipedia Indonesia yang antara lain mengutip artikel radarcirebon.com dan Tribun Jabar mencatat wacana pemikiran perubahan nama Provinsi Jawa Barat bukan wacana anyar. Pemikiran itu bahkan telah coba digulirkan warga Sunda saat Provinsi Jawa Barat didirikan. Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya merujuk Staatblad Nomor 378 itu dibentuk melalui UU No.11/1950.

Tatkala wacana itu digulirkan kembali oleh sebagian warga Sunda menyusul pendirian Provinsi Banten pada tahun 2000, warga Cirebon sontak mengingatkan sikap Soeria Kartalegawa yang dikemukakan saat membahas persoalan itu di Bandung pada tahun 1947. Mereka menyatakan Cirebon akan segera memisahkan diri dari Jawa Barat jika nama Provinsi Jawa Barat diganti dengan nama Provinsi Pasundan.

Pasundan bermakna “tanah Sunda” dan dinilai tidak merepresentasikan keberagaman Jawa Barat yang sejak dahulu telah dihuni juga oleh Suku Betawi dan Suku Cirebon. Mereka mengingatkan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5/2003 mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat, yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda, dan Suku Cirebon yang dengan keberagaman dialeknya secara garis besar berbahasa Cirebonan.

Seperti tak berputus asa, hampir satu dasawarsa kemudian, laman berita okezone.com, mencatat sebagian warga Sunda kembali menggulirkan pemikiran mengganti nama Provinsi Jawa Barat itu dengan menghimpun tokoh dan sesepuh mereka di Wisma Karya, Kabupaten Subang, pada 29 Oktober 2009. Nama “Pasundan” bahkan langsung mereka cantumkan sebagai nama kegiatan, yakni Deklarasi Provinsi Pasundan.

Salah satu alasan yang mendasari pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, sebagaimana dikemukakan penyelenggara acara, Dewi Komala selaku sekretaris umum Pangauban Ki Sunda, adalah mempertegas identitas masyarakat Pasundan. Pergantian nama itu juga dimaksudkan untuk mengikat budaya yang dalam beberapa tahun terakhir ini dinilai mulai terkikis dan sulit didapati di daerah asalnya akibat masuknya budaya global.

Menurut Dewi, penggantian nama wilayah sudah biasa terjadi di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum. Dia mencontohkan, pada beberapa tahun lalu ada beberapa provinsi yang mengubah nama, seperti Irian Jaya menjadi Papua dan Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam. Apalagi, menurut dia, pergantian nama itu tidak akan mengubah jumlah kabupaten atau kota.

Dewi membantah pergantian nama itu bakal memicu munculnya sentimen kesukuan di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon, Indramayu dan Subang bagian utara. Menurutnya, penamaan Pasundan tidak terjebak dalam pengertian bahasa Sunda melainkan lebih didasari sisi historis. Nama Jawa Barat untuk menyebut kawasan regional Pulau Jawa bagian barat menurut dia adalah warisan pemerintah kolonial.

Menurut catatan regional.kompas.com yang mengutip Ketua Forum Diskusi Nyaah ka Dulur, Adjie Esa Poetra, nama Jawa Barat adalah ciptaan penjajah Belanda pada 1925, yang kala itu menyebut kawasan regional barat Pulau Jawa dengan West Java Province. Nama Jawa Barat tersebut dikatakannya cenderung tidak senapas dengan nama entitas dan kebudayaannya.

Tribun Jabar mencatat perguliran berikutnya pemikiran itu kala diselenggarakan diskusi pada 9 November 2012. Diskusi itu menghadirkan budayawan Acil Bimbo, pakar Ilmu Ekonomi Kerakyatan Rully Indrawan, pakar Ilmu Komunikasi Politik Asep Saeful Muhtadi, pakar Ilmu Administrasi Negara Bunyamin Harits dan perwakilan DPRD Jawa Barat.

Diskusi itu berlanjut pada 8 Maret 2013 guna membahas manfaat perubahan nama Provinsi Jawa Barat dengan nama yang berjati diri Sunda. Diskusi terbuka yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat itu diselenggarakan Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat, Keluarga Besar Mimbar Dluafa, Dewan Guru Paguron Silat Tadjimalela, dan Forum Diskusi Nyaah ka Dulur.

Tatkala usul itu disampaikan kepada DPRD Jawa Barat, Kamis, kalangan legislator setempat berjanji mengkaji hal itu dengan hati-hati mengingat dimensi kesukuan Jawa Barat yang tak hanya melingkupi warga bersuku Sunda. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tatkala dimintai komentar, Jumat (26/7/2013), menyatakan enggan terlibat dalam wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat yang diusulkan sebagian warga Sunda itu.