JARINGAN PERDAMAIAN: 38 LSM se-Indonesia Deklarasikan Jaringan Kerja untuk Perdamaian

Ilustrasi (google.img)

SEMARANG-Sebanyak 38 lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Indonesia mendeklarasikan Jaringan Kerja Masyarakat Untuk Perdamaian (JKMUP).

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

Deklarasi dilakukan pada pertemuan 38 LSM yang peduli terhadap upaya perdamaian di Tanah Air yang berlangsung di Hotel Quest, Semarang yang berlangsung Selasa (8/5/) hingga Kamis (10/5/2012) hari ini.

Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Noor Huda Ismail selaku penggagas pertemuan LSM tersebut, mengatakan pembentukan jaringan tersebut untuk lebih mensinergikan kerja dalam upaya menciptakan perdamain.

“Kerja sama ini penting karena konflik yang terjadi antara daerah di Indonesia berbeda. Dengan adanya jaringan LSM bisa saling bertukar informasi dan advokasi,” ujarnya kepada solopos.com di Semarang, Rabu (9/5).

Ke-38 LSM itu antara lain, CMARS Surabaya, MISEM Pontianak, LK3 Banjarmasin, Kontras Medan, Naladwa Institute Samarinda, Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al-Ihya Tegal, Perkumpulan Bunga Bangsa Pekanbaru.

LBH Padang, Lensa Mataram, Comitment Solo, Fahmina  Cirebon, Ilalang Papua, Purwokerto Youth Association Purwokerto,  Sekolah Menulis Dikarim Aceh, Kontras Makasar, Jurnal Kebudayaan Tanggomo Gorontalo, Peace Center Sulteng, Palu, LBH Semarang.

Forum Komunikasi Perempuan Mitra Kasih Bali, Tifa Damai Maluku, Ambon, Wahid Institute Jakarta, KBM Jawara Madura, LKIS  Jogjaka, dan Walhi Palangkaraya.

Sedang isi deklarasi JKMUP yakni, pertama, membuat rencana kerja bersama berbasiskan advokasi kreatif dan kedua membentuk jaringan penguatan masyarakat sipil.

Lebih lanjut Noor Huda Ismail menyatakan, peran serta LSM peduli perdamaian dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat sangat penting. ”Kalau hanya mengandalkan peran negara tak mungkin bisa mengatasi konflik serta mencipatkan perdamaian,” tandasnya.

Konflik yang terjadi di Indonesia, ia menambahkan, kebanyakan karena masalah sumber daya alam dan radikalisasi agama. Konflik sumber daya alam menyangkut kepemilikan tanah adat dan perkebunan.

Koordinator Comitetment, Cecep, menyatakan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat saat ini yang dibutuhkan pemimpin yang mempunyai prespektif perdamaian.

”Saat ini ini belum ada pemimpin, termasuk pemimpin agama yang punya perspektif perdamaian,” ujar dia.