Solopos.com, JAKARTA –– Kementerian Sosial berjanji memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan agar penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran.
Pemerintah menyalurkan BLT BBM untuk menjaga daya beli warga saat harga BBM naik. “Kami tiap bulan memperbaiki data. Jadi daerah memasukkan kemudian kami perbaiki. Kemudian juga kami cross-check [cek silang] dengan data kependudukan karena ada yang meninggal dan sebagainya,” kata Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Jumat (2/9/2022).
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
Ia mengatakan pemerintah menyalurkan dana BLT BBM hingga Rp12,9 triliun bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Bantuan sosial tersebut, katanya, merupakan tambahan bantuan bagi KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Jadi, penerima irisan. Jadi, penerima PKH dan BPNT tapi enggak boleh dobel. Karena ada penerima PKH dan penerima BPNT, dia terima dua. Tapi ini enggak boleh dobel. Jadi, ketemulah 20,65 [juta],” jelasnya.
Baca Juga : 6 Bansos akan Cair September 2022
Setiap KPM mendapat BLT BBM Rp600.000 untuk empat bulan yang dibayarkan dua kali sehingga masing-masing Rp300.000.
Penyaluran BLT BBM dilakukan PT Pos Indonesia mulai 1 September 2022. Mensos mengatakan pemerintah menyalurkan BLT BBM sebagai pengalihan subsidi BBM guna membantu warga menghadapi peningkatan harga bahan pangan pokok akibat kenaikan harga BBM.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
